Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Akan Buka Isi Rekaman Kasus Bibit dan Chandra

Kompas.com - 26/10/2009, 21:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak akan membuka isi rekaman pembicaraan yang diduga terkait dengan kasus yang menjerat pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah.

"Karena ini salah satu dokumen penyelidikan, substansinya tidak akan kami sampaikan kepada publik," kata Ketua sementara KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/10) malam.

Tumpak menyatakan pernyataan resmi itu dengan didampingi dua Wakil Ketua sementara KPK, Waluyo dan Mas Ahmad Santosa. Selain itu, juga hadir Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja. Dua Wakil Ketua KPK, M Jasin dan Haryono, tidak hadir dalam pernyataan pers tersebut.

Tumpak menjelaskan, rekaman itu merupakan hasil penyelidikan dugaan korupsi kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. Dia menegaskan, KPK juga tidak akan memberikan rekaman itu kepada Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dua pimpinan KPK yang menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan.

KPK juga tidak akan memberikan kepada tim pengacara Bibit dan Chandra meski untuk keperluan pembelaan. "Tentunya karena ini merupakan dokumen rahasia yang ada pada KPK sebagai hasil penyelidikan tentunya kami tidak bisa menyampaikan kepada siapa pun," katanya.

Menurut Tumpak, KPK hanya akan memberikan rekaman itu kepada penegak hukum untuk memperjelas perkara. "Sepanjang aparat penegak hukum memerlukan untuk membuat perkara menjadi terang, tentunya kami selaku pimpinan KPK akan memberikan," kata Tumpak.

Tumpak tidak membenarkan ataupun membantah ketika ditanya tentang transkrip rekaman yang beredar di sejumlah media massa. "Saya tidak bisa mengatakan itu benar atau tidak benar karena saya tidak akan menyampaikan isinya ke pers," kata Tumpak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com