Inilah Program 100 Hari Tim Ekonomi

Peningkatan kualitas program transmigrasi juga akan menjadi perhatian Muhaimin, mulai dari persiapan penempatan, pengembangan masyarakat, dan kawasan transmigrasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad

Ada tiga program prioritas yang akan dilaksanakan, yakni peningkatan pendapatan nelayan dan fasilitas infrastruktur di daerah pesisir. Selain itu, pengelolaan pulau-pulau, termasuk penyelesaian penamaan pulau.

Menurut Fadel, nelayan yang merupakan obyek utama dari negara maritim harus didorong memiliki pendapatan yang lebih besar. Oleh karena itu, insentif kepada nelayan harus diberikan.

Berkaitan dengan itu, pihaknya akan mengatur mekanisme penjualan ikan dengan harga lebih tinggi serta membuka akses pasar bagi produk nelayan.

”Mekanisme pemasaran hasil tangkapan harus diatur kembali agar nelayan pada lini yang terbawah mendapat harga yang wajar,” ujar Fadel.

Dia akan mulai berkoordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Pertamina untuk penyediaan infrastruktur bagi nelayan. Di antaranya dengan pembangunan jalan di desa nelayan untuk memudahkan transportasi, serta penambahan BBM.

”Upaya mendorong kesejahteraan nelayan dan membangun departemen ini tidak mungkin dilakukan sendirian,” ujar Fadel.

Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa

Penyediaan perumahan rakyat masih menghadapi sejumlah kendala. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah pemetaan pasar, mencakup pasokan dan permintaan rumah, serta mengefektifkan daya serap pasar. Dia akan melakukan klasifikasi masyarakat yang memperoleh subsidi dan harus memiliki pendapatan tetap.

”Jangan sampai ketika sudah diberikan subsidi atau bantuan, ternyata tertahan di tengah jalan, karena sudah pensiun atau daya beli berkurang. Jadi kontinuitas dari daya beli harus dilihat,” ujarnya.

Suharso menambahkan, dia akan mengkaji mengenai masalah bank tanah (land bank) dan ketersediaan lahan. Perlu ada pencadangan tanah untuk perumahan, dan ini terkait dengan perencanaan kota.

Langkah berikutnya, tahap pembangunan dan upaya menekan biaya pembangunan. Langkah ketiga, memetakan daya beli masyarakat, apakah bisa mencicil selama 5, 10, atau 15 tahun. ”Untuk masyarakat dengan daya beli rendah, perumahan akan dialihkan pada rumah susun sederhana sewa,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan mengefektifkan koordinasi antardepartemen. Selain itu, akan dilakukan evaluasi terhadap harga rumah susun sederhana milik dan rumah sederhana sehat.  (RYO/ham/EVY/lkt/wan/mas)