Inilah Program 100 Hari Tim Ekonomi

”Sinergi yang baik antara Departemen Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, dan Keuangan akan menjadi pilar utama dalam merealisasikan tingkat pertumbuhan industri yang ditargetkan itu,” ujar Hidayat yang sebelumnya menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri periode 2008-2013.

Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh

Darwin bertekad, dalam seratus hari ke depan ia akan menginventarisasi persoalan seputar energi dan sumber daya mineral secara umum maupun tantangan yang dihadapi di lingkungan internal departemen yang dipimpinnya.

Beberapa prioritas ke depan adalah bagaimana meningkatkan produksi migas dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu kendala adalah Indonesia masih bergantung pada luar negeri atau impor dalam memenuhi kebutuhan minyak siap guna atau minyak jadi.

Untuk itu, diversifikasi dan konservasi merupakan alternatif terbaik menghadapi kondisi energi saat ini. Dengan memakai energi terbarukan seperti panas bumi, Indonesia mampu memenuhi tuntutan pasokan energi seperti pembangunan listrik 10.000 megawatt.

Selain itu, penggunaan energi alternatif seperti batu bara (meski tidak terbarukan tetapi bersifat nonminyak) akan ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan minyak bumi tahun 2015.

Dia juga akan melaksanakan reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi, ia akan memosisikan diri pada tempat yang sesuai dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban.

Mennakertrans Muhaimin Iskandar

Ada tiga prioritas terkait ketenagakerjaan dalam 100 hari kerja pertama. Ketiga prioritas itu adalah komunikasi tripartit yang intensif demi iklim yang kondusif, penciptaan lapangan kerja baru yang memenuhi kenaikan kualitas hidup pekerja, dan optimalisasi pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia.

Muhaimin akan meningkatkan koordinasi, antara lain dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Luar Negeri, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk mengoptimalkan prioritas kerja tersebut.

TKI, terutama di sektor informal, harus dihormati, dilayani, diberi bantuan, dan perlindungan untuk mendapat hak mereka di negara penempatan. ”Saya akan memantapkan lagi dengan Departemen Luar Negeri untuk negara-negara yang menjadi tujuan penempatan TKI. Dengan ada perbaikan (pelayanan TKI) di dalam negeri akan diikuti peningkatan penghargaan terhadap TKI di luar negeri.”

Prioritas lainnya adalah memacu kompetensi pekerja agar memenuhi kebutuhan pasar kerja. Upaya akan dilakukan dengan mengoptimalkan balai-balai latihan kerja sesuai standar kompetitif di pasar kerja. Pemerintah pusat akan meningkatkan kerja sama dengan gubernur di daerah sentra TKI.