Agung Laksono: Banyak PR yang Harus Diselesaikan

JAKARTA, KOMPAS.com  - HR Agung Laksono, sosok Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke- II yang kalem ini memang tidak asing lagi dalam percaturan politik nasional.Agung Laksono dalam KIB jilid II itu mewakili Partai Golkar yang berdasarkan hasil Munas PG di Riau beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk bergabung dalam koalisi besar pemerintahan Presiden Yudhoyono-Boediono.

Sebelum dipercaya memegang posisi Menko Kesra yang ditinggalkan Aburizal Bakrie, tokoh politik yang cukup berpengaruh di partai berlambang beringin ini telah memimpin lembaga DPR sepanjang periode 2004-2009.

Dia terpilih satu paket (Paket A) dengan empat Wakil Ketua DPR yakni Soetardjo Soerjogoeritno (PDI-P), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zaenal Ma’arif (PBR) yang dicalonkan Koalisi Kebangsaan (Partai Golkar, PDIP, PBR dan PDS).

Paket A ini mengalahkan calon Paket B yakni Endin AJ Soefihara (PPP) bersama EE Mangindaan (Partai Demokrat), Ahmad Farhan Hamid (PAN), dan Ali Masykur Musa (PKB) dicalonkan FPPP, FPD, FPAN, FKB, FPKS dan FBPD DPR RI.

Saat pertama kali memangku jabatan Ketua DPR, Agung telah berhasil membuat gebrakan pertama dengan menyemburkan slogan "DPR Harus Kembali Sebagai Rumah Rakyat".  Kala itu, Agung mengatakan bahwa dirinya hanya berpikir kompleks DPR/MPR yang berisi para wakil rakyat itu, sejatinya harus mudah diakses siapa pun dan rakyat merasa nyaman untuk bertemu dan masuk ke gedung ini.

 "Kalau rakyat tidak bisa mengakses, punya jarak dengan wakilnya, bagaimana Senayan bisa disebut sebagai rumah rakyat?" ujar alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada tahun  1972 itu.

Selain itu, ayah dari Shelly Kencanasari Laksono, Dave Akbarshah Laksono dan Alia Noorayu Laksono itu juga berupaya meneguhkan praktik "good governance" di lembaga yang dipimpinnya dengan ciri utamanya  konsisten menjalankan mekanisme "check and balances".

"Selama mekanisme itu ada, maka saya percaya demokrasi akan berjalan dengan baik. Jangan biarkan suatu lembaga menjadi kuat sendiri. Tidak bisa ’parliament heavy’ atau ’executive heavy’ dan harus ada saling kontrol," ujarnya.

Sementara terkait tugas barunya untuk masa lima tahun mendatang, Agung mengakui kerja yang akan dihadapinya tidak ringan. Berdasarkan data Bappenas, sekitar 40 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan.   Sedangkan jika mengacu pada model perhitungan ala Bank Dunia, orang miskin di Indonesia itu bisa membengkak hingga mencapai 100 juta orang.  "Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya makan sekali," ujarnya prihatin.

Menurut Agung, di Indonesia itu angka pengangguran juga masih tinggi dan hal itu bersinergi dengan bertambahnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, solusi untuk membenahi masalah kemiskinan ini harus  bersifat komprehensif dan lintas sektoral.  Artinya pula bahwa berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan rakyat harus bersinergi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pekerjaan rumah itulah yang harus dibenahinya bersama menteri-menteri lainnya di bawah koordinasi Menko Kesra.

Perjalanan Karier
Agung telah melewati jalan panjang untuk menuju posisinya yang sekarang di KIB ke- II sebagai Menko Kesra. Karir politik dan bisnisnya juga terentang dalam waktu yang tidak bisa dianggap sebentar.

Dia menyelesaikan SD pada tahun 1960 dan SMP "Perguruan Cikini" di tahun 1963. Sementara pendidikan tingkat SMA dilaluinya di kota Medan, Sumatra Utara. Seusai menamatkan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan lulus pada tahun 1972.

Sukses keorganisasian telah diawalinya sejak Agung menjabat sebagai Ketua BPD HIPMI Jaya (1975 - 1977). Kemudian dia juga memimpin sejumlah organisasi, di antaranya DPP Angkatan Muda Jayakarta, Wakil Sekertaris DPD AMPI Tingkat I DKI (1977 - 1979), Ketua Biro Pengarahan Sarana dan Dana DPD Golkar Tingkat I DKI Jakarta (1979 - 1984), Wakil Bendahara PDK I Kosgoro DKI Jakarta (1979 - 1983), Ketua Umum BPP HIPMI (1983-1986) serta Ketua Umum DPP AMPI (1984-1989).

Pada periode 1990-1995, ia menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro, salah satu ormas pendiri Partai Golkar dan selanjutnya sejak tahun 2000 hingga saat ini, ia menjabat Ketua Umum PPK Kosgoro 1957.

Dalam dunia usaha, Agung juga pernah aktif memegang sejumlah jabatan penting antara lain, Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) (1996 - 1998), Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis (1994-1998), Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN Teve) (1993 -1998), Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara (1987 - 1998).

Sedangkan karier di pemerintahan, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Maret 1949 itu pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII (1998) semasa pemerintahan Presiden Soeharto.   Jabatan di kementerian olahraga itu terus berlanjut pada periode 1998-1999 (Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Untuk kiprah politik di partainya, sejumlah posisi strategis dalam struktur DPP Partai Golkar yang pernah diembannya adalah sebagai Ketua DPP Partai Golkar Korbid Organisasi, Keanggotaan, dan Kader (OKK) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tahun 1998, Wakil Ketua Umum DPP PG hasil Munas 2004 di Bali serta kembali menjabat pada posisi yang sama pasca Munas 2009 di Riau.

Sebelum terpilih menjadi Ketua DPR (2004-2009) menggantikan posisi Akbar Tandjung, suami dari Sylvia Amelia Wenas juga sudah berpengalaman di lembaga legislatif itu.

Dia pernah menjabat Sekretaris FKP MPR-RI (1993-1997), Wakil Ketua FKP MPR-RI (1997-1998), Anggota DPR/MPR tiga periode (1997-1998 dan 1987-1997) dan anggota MPR dari Utusan Daerah Sulawesi Tenggara (1999-2004).