Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Incar Pulau Nusa Penida

Kompas.com - 04/10/2009, 18:24 WIB

NUSA PENIDA, KOMPAS.com - Investor asal Klantan, Malaysia berminat menanamkan modal di Pulau Nusa Penida, Kepulauan Nusa Gede, Kabupaten Klungkung, Bali untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata.

Camat Nusa Penida I Made Sudiarkajaya di Nusa Penida, Minggu (4/10) menjelaskan, di pulau seluas 20.224 hektare tersebut investor Malaysia berencana membangun resor di atas lahan seluas 50 hingga 100 hektare.

"Investor itu pernah datang memperlihatkan sebuah gambar rancangan resor yang memerlukan tanah yang sangat luas untuk pengembanganya," katanya.

Investor Malaysia tersebut telah berkeliling kawasan Nusa Penida dan sepertinya sangat tertarik dengan keindahan alam di beberapa tempat seperti di Penida, Pesisir Penida, Sompang, Tebing Sompang dan Pejukutan.

"Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari investor tersebut," katanya.

Jika dilihat dari luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan resor, tentunya harus memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, mengingat untuk sumber mata air bagi masyarakat saja sangat sulit didapatkan.

"Begitu juga jika dilihat dari kebutuhan air bagi pembangunan resor, tentunya akan sangat banyak dan akan mengambil air yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.

Dia berharap, investasi yang masuk ke Nusa Penida berupa investasi di bidang peternakan, terutama untuk pengembangan ternak sapi. Apalagi ternak sapi asal Nusa Penida sangat terkenal tahan terhadap penyakit kuku dan mulut.

"Investasi peternakan ini sangat diperlukan dalam upaya menjaga kelestarian sapi Nusa yang kini populasinnya semakin berkurang," ujarnya.

Sejak enam bulan terakhir selain investor asal Malaysia juga terdapat investor dari Bangkok dan Inggris yang telah berkunjung ke Nusa Penida. Namun investor yang datang lebih tertarik untuk mengembangkan investasi dalam bidang pariwisata.

Di kawasan Nusa Penida saat ini terdapat sekitar lima vila. Dari lima vila tersebut, empat diantaranya belum memiliki izin. Para pemilik vila yang sebagian besar merupakan warga asing beralasan vila yang dibangun merupakan vila pribadi dan tidak dikomersialkan.

Lembaga konservasi internasional TNC (The Nature Of Conservation) merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Klungkung untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) pembangunan fasilitas pariwisata di kawasan Pulau Nusa Penida.

Manager Program TNC Wilayah Nusa Penida Marthen Willy berharap, pembangunan baru kembali dilakukan setelah adanya rencana detail tata ruang wilayah Nusa Penida.

Menurut dia, rencana detail tata ruang ini diperlukan untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung kawasan di pulau berpenduduk 50.000 orang tersebut.

"Pembangunan resor dan fasilitas pariwisata memerlukan air yang banyak dan dan listrik yang banyak dan ini akan menyerap listrik dan air yang diperuntukkan bagi masyarakat. Begitu juga perlu lahan yang luas sehingga cenderung akan menimbulkan konflik," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah Kabupaten Klungkung juga perlu melakukan kajian terhadap investasi yang masuk ke wilayah Pulau Nusa Penida, terutama kajian terhadap daya dukung lingkungan.

Selain itu, juga diperlukan kajian adat dan budaya untuk mengetahui apakah resor diperlukan oleh sebuah pulau kecil sekecil Nusa Penida.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com