KPK Tak Tahu Penetapan Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tak tahu adanya penetapan tersangka dalam dugaan penyuapan dari Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo kepada pimpinan KPK, atau dugaan penyalahgunaan kewenangan. Adanya tersangka itu disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy (Kompas, 10/9).

Unsur pimpinan KPK yang dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka berinisial C. Ia disebut- sebut menyalahgunakan wewenang.

”Kami tidak tahu. Silakan tanya kejaksaan. Di KPK itu tidak ada,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di kantor KPK, Jakarta, Jumat (11/9) pukul 20.50. Haryono didampingi pimpinan KPK lainnya, Chandra Hamzah, Bibit Samad Rianto, dan M Jasin. Sebelumnya keempat unsur pimpinan KPK itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mabes Polri. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 10 jam.

Menurut Haryono, mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Ia dan Jasin selesai diperiksa. Bibit dan Chandra masih akan menjalani pemeriksaan Selasa depan.

Menurut Haryono, mereka ditanya soal tugas KPK, terutama terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. ”Selanjutnya, pertanyaan tentang pencegahan (larangan ke luar negeri) KPK kepada Anggoro serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap (mantan Direktur Utama PT Era Giat Prima) Djoko Tjandra,” ujarnya.

KPK menetapkan Anggoro sebagai tersangka karena diduga memberikan uang kepada Ketua Komisi IV DPR (saat itu) Yusuf Erwin Faisal. Djoko pernah dicegah KPK sebab diduga terlibat korupsi (penyuapan) dengan terdakwa jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Status itu dicabut karena KPK tidak menemukan bukti lebih jauh.

Menurut Haryono, pertanyaan itu berasal dari pengolahan polisi terhadap testimoni Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar. Antasari kini ditahan karena disangka terlibat pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Chandra menilai pencegahan terhadap Joko dan Anggoro sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. UU KPK bersifat ketentuan khusus sehingga dapat mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum.

Bibit menambahkan, KPK berpikir positif dalam masalah ini. ”Sebagai penegak hukum, kami ingin memberi contoh. Jika dipanggil penegak hukum lain, kami datang,” katanya.

Pemeriksaan atas wakil ketua KPK terjadi setelah polisi melayangkan panggilan kedua. Selain keempat unsur pimpinan KPK, polisi juga memeriksa Kepala Biro Hukum KPK Chaidir Ramli, Direktur Penyelidikan Iswan Elmi, penyidik Rony Samtana, dan penyelidik Ary Widiatmoko.