Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ogah Resmikan Trans Studio Theme Park Punya Kalla

Kompas.com - 08/09/2009, 17:25 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com — Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Rabu (9/9) besok pukul 09.00 Wita, direncanakan akan meresmikan Trans Studio Theme Park Makassar di Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Trans Studio Theme Park Makassar merupakan wahana rekreasi kelas dunia, yang diharapkan bisa menyaingi Walt Disney di Amerika Serikat. Wahana ini hasil kongsi antara perusahaan milik Keluarga Kalla atau Kalla Group dengan Para Group, perusahaan milik Chairul Tandjung, pemilik Trans Corp.

Dari informasi yang diterima Kompas, tempat rekreasi yang bisa menyaingi tempat sejenis di Lotte, Korea Selatan, itu sebenarnya diharapkan bisa diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, peresmian Trans Studio Theme Park Makassar dicocokkan dengan hari ulang tahun Presiden yang jatuh tepat pada Rabu besok, tanggal 9 September 2009.

Namun, disebut-sebut Presiden Yudhoyono tidak bisa meresmikannya meskipun waktunya disamakan dengan peringatan kelahirannya. Karena itu, mau tidak mau Wapres Kalla yang akan meresmikannya.

Juru bicara Presiden Andi Mallarangeng saat dikonfirmasi Kompas dari Makassar, Sulsel, Selasa (8/9) sore, mengaku tidak tahu soal undangan khusus kepada Presiden Yudhoyono untuk meresmikannya, yang dikaitkan dengan ulang tahunnya. "Mungkin saja ada (undangannya), tetapi saya belum tahu karena saya belum bisa mengecek kepada Presiden langsung undangannya," ujar Andi.

Menurut Andi, biasanya saat ulang tahun Presiden memilih merayakannya dengan acara yang sederhana seperti berdoa dan memotong tumpeng bersama keluarga di kediaman pribadinya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.

"Seperti ulang tahun besok. Presiden sudah menyiapkan potong tumpeng saja di Cikeas. Itu, karena agenda Presiden yang padat dan tengah menyiapkan struktur kabinet, program, dan rencana aksi pemerintah lima tahun mendatang. Kalau merayakan ultah di daerah, kan, juga bisa merepotkan daerah," tambah Andi.

Dikatakan Andi, selama bulan Ramadhan, Presiden memang tidak ada agenda kunjungan ke daerah, kecuali meninjau pascagempa di Cianjur selatan beberapa hari lalu. "Presiden tidak berkunjung ke daerah juga di antaranya karena masukan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) agar tidak dengan alasan keamanan," lanjut Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com