Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta TNI AL Ungkap Penyebab Kecelakaan Nomad

Kompas.com - 07/09/2009, 20:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan menyayangkan kecelakaan yang kembali terjadi dan menimpa peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI serta kembali memakan korban jiwa. Menurut anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P Andreas Pareira, pihak TNI AL harus segera mengungkap sekaligus mempertanggungjawabkan penyebab kecelakaan pesawat jenis Nomad kali ini.

"Jangan sampai peristiwa macam itu terus berulang tanpa ada pertanggungjawaban jelas. Kalau penyebabnya faktor teknis maka komandan harus bertanggung jawab. Mereka yang terkait harus dijatuhi sanksi tegas. Jangan sampai prajurit TNI kita terus menjadi korban begitu juga alutsista kita yang jumlahnya sudah sangat terbatas," ujar Andreas.

Sementara peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramowardhani mengingatkan, pemerintah harus lebih serius lagi memerhatikan kebutuhan alutsista TNI. Caranya dengan melakukan efisiensi dalam pos-pos anggaran pertahanan, terutama dengan mereduksi persenjataan lama yang memakan biaya perawatan besar.

Saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Masyarakat Sipil Global Universitas Indonesia Andi Widjojanto menyatakan, hingga saat ini memang tidak terjadi perubahan dan perbaikan signifikan kondisi alutsista TNI sejak terakhir kali pesawat Hercules jatuh beberapa waktu lalu di Jawa Timur. "Tambahan alokasi anggaran belanja pertahanan untuk tahun 2010 paling tidak baru bisa turun dan digunakan Maret tahun depan. Jadi, bisa dibilang memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi seperti itu, bahkan kalau pun anggaran tahun 2010 turun," ujar Andi.

Tidak ada pilihan lain, tambah Andi, pemerintah harus berani mengambil langkah drastis mengandangkan semua alutsista tua, berkondisi buruk, dan tidak laik macam pesawat maupun kapal-lapal milik TNI. Selain itu, tambahan anggaran yang diberikan tahun 2010 harus benar-benar dimaksimalkan untuk meningkatkan kelaikan alutsista yang masih bisa digunakan hingga kondisi 100 persen. "Harus bisa dijamin pemeliharaan yang efisien dan layak," ujar Andi.

Diakui kemudian, tambah Andi, langkah meng-grounded alutsista yang ada bakal menurunkan tingkat kesiapan TNI. Akan tetapi, hal itu masih mungkin dilakukan sekarang ketika tingkat ancaman yang ada, baik serangan dari negara lain maupun ancaman separatis, bisa dibilang rendah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com