Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Korupsi PGN, KPK Periksa Empat Mantan Anggota DPR

Kompas.com - 28/08/2009, 12:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menetapkan mantan Dirut PT Perusahaan Gas Negara Washington Mampe Parulian Simanjuntak sebagai tersangka, hari ini, Jumat (28/8), KPK memeriksa empat orang mantan anggota DPR 1999-2004.  Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pipanisasi PGN di area Jawa Timur.

Keempat mantan anggota Dewan yang diperiksa adalah  mantan anggota Komisi IX Hamka Yandhu, dan tiga orang mantan anggota Komisi VIII yaitu Ahmad Ferial Husein, Agusman Effendi, dan Tohir Nur Ilham.

Saat ini Hamka yang juga menjadi tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom, sedang menjalani pemeriksaan. Ia tiba di KPK sekitar pukul 09.30. Sementara tiga orang mantan legislator lainnya hingga saat in belum terlihat kedatangannya.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, empat orang mantan anggota Dewan tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Washington Mampe Parulian Simanjuntak. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk WMP," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi di PGN Jatim berawal pada 2003. Saat itu Jawa Timur sedang mengalami krisis kebutuhan gas sebanyak 120 juta kubik. Untuk mengatasi ini PGN melakukan proyek pipanisasi yang akan memberikan pasokan sebanyak 420 juta kubik perharinya.

Untuk memuluskan proyek ini, sejumlah anggota DPR diduga menerima aliran dana dari PGN. Selain Washington Mampe Parulian Simanjuntak, KPK juga telah terlebih dahulu menetapkan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas Trijono sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com