Pidato SBY soal Bom, sebagai Presiden atau Capres?

Kompas.com - 18/07/2009, 16:47 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton kemarin, Jumat (17/7), dinilai menunjukkan ketidakmampuannya untuk memisahkan perannya sebagai Presiden atau sebagai capres dan politisi yang sedang bertarung dalam Pemilihan Presiden 2009.

Di atas podium kebangsaan yang terhormat, SBY dinilai telah menyalahgunakan fasilitas itu demi kepentingan pribadinya dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bertendensi rivalitas dalam Pilpres. "SBY gagal menjadi negarawan tapi justru menggunakan pidato itu dengan menyebarkan asumsi-asumsi untuk mengalahkan dia sebagai capres," ujar Anggota Tim Advokasi Mega-Prabowo, Budiman Sujatmiko dalam keterangan pers bersama Tim JK-Wiranto di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Dengan kondisi ini, Budiman menilai Presiden SBY gagal menjadi seorang negarawan. Hal senada juga ditekankan rekan satu timnya, Arteria Dahlan. Arteria mengatakan untuk kesekian kalinya, SBY keliru menempatkan diri dalam pidato kemarin. Arteria menilai sekitar 60 persen pernyataan SBY kemarin justru lebih terkait nuansa pasca Pemilu dan hanya 30 persen yang terkait insiden kemanusiaan. "Hal-hal itu pun tidak berdasar, cenderung provokatif dan di luar konteks. SBY terkesan ingin menggiring opini bahwa aksi ini terjadi dalam kondisi politik dimana elit sedang tidak harmonis," ujar Arteria.

Menurut Arteria, SBY tak hanya telah melanggar UU namun juga terkena indikasi melanggar konstitusi dan etikanya dlm sumpah jabatannya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X