Makelar, Proporsional, dan Presidensial

Anggota mitra koalisi pendukung SBY-Boediono memegang teguh janji proporsional dalam susunan kabinet itu. Partai Kebangkitan Bangsa mengemukakan, pembagian jabatan seusai Pilpres 2009 merupakan bagian dari kontrak politik yang ditandatangani di Pendapa Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat.

Meskipun paling awal menyatakan dukungan, PKB bukan partai terbesar perolehan suaranya dalam jajaran mitra koalisi. Di atas PKB ada Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat sebagai pemenang.

Meskipun bukan partai terbesar, PKB sudah meletakkan ancang-ancang dengan target jumlah jabatan menteri maksimal. ”Ada 10 kader PKB yang layak duduk di kabinet. Begitu diminta mengajukan nama, kami siap mengajukannya ke Cikeas,” ujar Sekjen PKB Lukman Eddy.

Sejauh ini, PKS yang paling resisten untuk sistem presidensial belum bersuara. Sebagai partai terbesar kedua setelah Demokrat, PKS pasti tidak mau begitu saja dikalahkan perolehan kursinya dari PKB.

Belum dihitung bagaimana PAN dan PPP yang pasti juga mengklaim habis-habisan memenangkan pasangan Yudhoyono-Boediono. Dua partai ini pasti tidak mau dipinggirkan.

Begitu juga Demokrat sebagai pendukung utama. Demokrat yang ”mengalah” hanya dapat tiga posisi di kabinet pasti tidak akan mau dikalahkan kembali.

Kerumitan akan bertambah jika akhirnya Partai Golongan Karya kembali ke kultur lamanya bermesra-mesra dengan kekuasaan. Pembagian kursi menteri yang hanya 36 pasti lebih memusingkan. Padahal, faktor 19 partai lain yang bermitra sejak awal mendukung SBY-Boediono sama sekali belum dipertimbangkan.

Yudhoyono terkenal dengan kesantunannya dalam berpolitik. Tidak mungkin ia begitu saja meninggalkan mitra koalisi. Sepanjang kampanye, para petinggi partai mitra koalisi secara bergiliran diajak serta dalam rombongan besar kampanyenya.

Belum jelas bagaimana matriks untuk 24 partai mitra koalisi dimasukkan dalam susunan kabinet, Yudhoyono dihadapkan juga dengan entitas lain yang mengklaim berjuang juga untuk kemenangannya. Karena banyaknya entitas dalam berbagai nama itu, sulit merincinya.