Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Janji Tidak Bedakan Warna Kulit

Kompas.com - 21/06/2009, 06:04 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com Calon presiden, yang juga Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla menjanjikan akan memberikan kesempatan yang sama dalam kemajuan pembangunan di Provinsi Papua dan lainnya.

Warna kulit, latar belakang suku, dan perbedaan agama bukan alasan untuk membeda-bedakan pemerataan pembangunan yang akan dijalankannya.

Demikian disampaikan Kalla saat berkampanye dialogis di Gedung Olahraga (GOR) Cenderawasih, Jayapura, Papua, Sabtu (20/6). Sebelum kampanye dialogisnya dengan ribuan pendukungnya, Kalla diangkat menjadi anak adat oleh 45 kepala suku di Papua. Ia dinilai berjasa dalam menjaga keutuhan bangsa dan mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat asli Papua. Para tokoh adat dan masyarakat berharap Jusuf Kalla sukses memenangi pemilu presiden 8 Juli mendatang.

Ondoafi atau kepala suku wilayah Port Numbay Ramses Ohee, yang mewakili para kepala suku lainnya, mengatakan, gelar anak adat merupakan kehormatan dan kepercayaan masyarakat adat terhadap Kalla. Namun, ia pun mengatakan, gelar anak adat mengembankan tugas kepada Kalla untuk membawa kehormatan Papua.

Dalam kampanye itu, Kalla didampingi istrinya; Ny Mufidah Jusuf Kalla; putranya, Solihin Kalla; dan anggota rombongan lainnya dari Tim Sukses JK-Win.

Sebelum meninggalkan Papua menuju ke Bali, Kalla sempat mengaku mendapat pinjaman pesawat khusus berkursi 15 orang dari Menko Kesra Aburizal Bakrie (Ical). Pesawat itu untuk berkampanye di Papua dan Bali.

”Ya, dipinjamkan. Kan, ini (Ical), teman,” aku Kalla tentang Ical yang juga salah seorang anggota Dewan Penasihat DPP Partai Golkar dan pernah menjadi teman bisnisnya di Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin).

Wiranto di Kalteng

Sementara itu, dalam dalam kampanye dialogis di Gedung Pertemuan Umum Tambun Bungai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, cawapres Wiranto mengemukakan, Indonesia harus memiliki konsep kemandirian bangsa. Hal ini penting agar pemanfaatan kekayaan sumber daya alam Indonesia besar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. (CAS/ICH)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com