Jakarta Mengarah pada Kemacetan Total

Harapan angkutan massal lainnya terletak pada kereta api (KA) Jabotabek. Angkutan ini diharapkan mampu memindahkan pengendara kendaraan pribadi dari kawasan pinggiran yang masuk ke Jakarta. Berdasarkan data Dishub DKI Jakarta tahun 2007, dalam sehari sekitar 650.000 kendaraan berbagai jenis dari Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang berjejal masuk ke Jakarta.

Untuk mengurangi jumlah kendaraan, Pemprov DKI Jakarta bersama PT KA yang kemudian mendirikan PT KAI Commuter Jabodetabek mewujudkan jaringan KA lingkar luar atau loop line yang melayani jaringan rel listrik sebanyak 150 kilometer, yang menghubungkan rute Jakarta-Bogor, Jakarta-Bekasi, Jakarta-Tangerang, dan Jakarta-Serpong.

Menurut Direktur Utama PT MRT Tribudi Raharjo, selain melayani penumpang dari luar Jakarta ke dalam kota, juga dapat digunakan untuk melayani penumpang di dalam kota. Jalur lingkar dapat dibangun di dalam kota, dengan jalur Jatinegara-Manggarai-Tanah Abang-Duri-Kampung Bandan-Pasar Senen-Jatinegara.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyetujui usulan itu dan sudah merundingkannya dengan Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan. Namun, saat ini realisasi jalur lingkar itu masih terhambat oleh permukiman ilegal, jalur rel yang kurang terawat, rawan banjir, persimpangan sebidang dengan jalan raya, dan belum terintegrasinya stasiun dengan moda angkutan lainnya dan tata kota di sekitarnya. "DKI bersama dengan PT KA Jabotabek akan mewujudkan jalur lingkar itu pada 2012," kata Fauzi.

Benahi angkutan umum

Sambil menunggu pembenahan bus transjakarta, pembangunan jalur lingkar KA, dan penyelesaian MRT, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi angkutan umum yang ada sekarang. Direktur Jenderal Angkutan Darat Dephub Suroyo Alimoeso menyarankan agar Pemprov DKI mendorong semua pengusaha angkutan umum untuk meremajakan armada mereka. Armada yang lebih baik akan meningkatkan kenyamanan penumpang.

Di sisi lain, kedisiplinan awak angkutan umum juga harus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan menentukan lokasi perhentian yang diizinkan dan larangan menurunkan paksa penumpang di jalan.

"Bus kota dan mikrolet seharusnya diatur agar memiliki tempat perhentian khusus, seperti bus transjakarta, agar tidak menjadi penyebab kemacetan di jalan. Jika ada yang tidak disiplin, petugas harus langsung menilangnya," kata Suroyo.

Perilaku pengemudi kendaraan umum dan pribadi roda empat serta sepeda motor sering tidak disiplin. Di bagian lain, jumlah angkutan umum berupa mikrolet dan metromini berkembang pesat melebihi kebutuhan sebenarnya. Hal ini terjadi karena jumlah mikrolet bertambah, sementara mikrolet lama tidak dipensiunkan.

Trisbiantara setuju dengan pembenahan angkutan umum. Selain meningkatkan kenyamanan dan disiplin, Pemprov DKI juga harus mengatur ulang trayek angkutan umum agar tidak tumpang tindih yang memicu kemacetan.

Bus kota seharusnya hanya untuk melayani jalan protokol dan bus sedang untuk jalan kolektor atau penghubung antarwilayah. Mikrolet untuk melayani angkutan lingkungan. Jika ditata dan dibenahi dengan baik, angkutan umum dapat diarahkan menjadi angkutan massal yang sedang dibangun. Warga Jakarta kini menunggu perubahan itu agar jangan terjadi kemacetan di Jakarta. (Caesar Alexey/Soelastri Soekirno/Neli Triana/Antonius Ponco Anggoro)