Jakarta Mengarah pada Kemacetan Total

Udara masih dingin dan berkabut tipis saat Cahyo mulai mengeluarkan mobil dari garasinya. Karyawan sebuah perusahaan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, itu sudah mulai menyetir mobil saat ayam di kampung sebelah masih ada yang berkokok.

"Saya harus meninggalkan rumah sebelum pukul 06.00 agar dapat sampai di kantor sebelum pukul 08.00. Jika berangkat sesudah pukul 06.20, saya butuh waktu tiga jam untuk menempuh perjalanan 27 kilometer ke kantor," kata Cahyo.

Keluhan Cahyo ini juga menjadi keluhan sebagian besar orang yang bekerja di Jakarta. Sampai pertengahan 2009, kemacetan di Jakarta terasa semakin parah dan waktu tempuh butuh 10-30 menit untuk jarak tempuh 5 kilometer.

Kemacetan terjadi sejak dari pinggiran kota sampai ke tengah kota. Waktu kemacetan, yang semula hanya terjadi pada jam puncak pagi dan sore hari, kini sudah bertambah pada siang dan malam hari. Pada Kamis (18/6) kemarin, misalnya, dari pukul 10.00 hingga sore, beberapa ruas jalan utama, seperti Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin, macet total.

Keluhan dan umpatan pengguna kendaraan pribadi dan bus kota pun bermunculan.

Pemicunya masalah klasik, pertambahan jalan tidak sebanding dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor.

Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta 2008 menunjukkan, pertambahan jumlah sepeda motor sekitar 1.500 unit per hari dan jumlah mobil bertambah 250 unit per hari. Total jumlah kendaraan yang melaju di jalanan mencapai sekitar lima juta unit per hari.

Total panjang jalan di DKI Jakarta mencapai 5.621,5 kilometer dan hanya bertambah 0,01 persen per tahun. Dengan ketidakseimbangan jumlah pertambahan kendaraan dan panjang jalan ini, Jakarta akan mencapai kondisi macet total dalam waktu tak lama lagi.

Beberapa pengamat transportasi memperkirakan, semua kendaraan di Jakarta akan terjebak kemacetan sesaat setelah keluar dari rumah pada tahun 2014. Ahli transportasi Universitas Trisakti, Fransiskus Trisbiantara, bahkan lebih ekstrem lagi dengan memperkirakan kemacetan total dapat terjadi pada 2011-2012 jika tidak ada langkah berarti dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Angkutan massal

Solusi utama kemacetan sebenarnya sudah diketahui semua pihak, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Penciptaan angkutan massal yang cepat dan nyaman serta pembatasan angkutan pribadi akan menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta.

Saat menyadari solusi itu, Pemprov DKI menyusun konsep pola transportasi makro. Angkutan massal dengan sistem mass rapid transit (MRT), bus rapid transit (BRT), angkutan air, dan kereta api disiapkan.

MRT sudah mendapatkan pendanaan dan mulai disiapkan infrastruktur penunjangnya. Sayangnya, proses yang berlangsung molor delapan bulan sehingga target operasi pada awal 2016 diperkirakan sulit tercapai.

BRT diwujudkan dengan bus transjakarta yang sudah beroperasi 7,5 koridor. Angkutan air sudah pernah beroperasi, tetapi tidak dilanjutkan.

Kepala Dewan Transportasi Kota Jakarta Edie Toet Hendratno mengatakan, angkutan massal yang dapat menjadi tumpuan harapan untuk mengatasi kemacetan dalam kota saat ini adalah bus transjakarta, apalagi bus transjakarta itu dapat mengangkut sampai 210.000 penumpang setiap hari.

Sayangnya, pengelola bus transjakarta belum dapat memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke BRT itu. Belum idealnya jumlah bus di setiap koridor menjadi akar semua masalah itu.

Tidak seimbangnya jumlah bus dan penumpang membuat kondisi halte dan bus terlalu penuh dan tidak nyaman. Tanpa kenyamanan, pengguna kendaraan pribadi tidak bakal mau pindah ke bus transjakarta.

Selain itu, waktu kedatangan antarbus yang sering lebih dari 15 menit membuat penumpang harus menunggu lama. Akibatnya, warga yang butuh kecepatan dalam perjalanan tetap memilih kendaraan pribadi.

Ketiadaan tempat parkir bagi pengendara kendaraan pribadi yang ingin beralih ke bus transjakarta dan angkutan pengumpan yang memadai untuk menuju dan meninggalkan halte juga menjadi masalah tambahan.

Kondisi ini ironis karena pada awalnya bus transjakarta justru menawarkan kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan.

Harapan angkutan massal lainnya terletak pada kereta api (KA) Jabotabek. Angkutan ini diharapkan mampu memindahkan pengendara kendaraan pribadi dari kawasan pinggiran yang masuk ke Jakarta. Berdasarkan data Dishub DKI Jakarta tahun 2007, dalam sehari sekitar 650.000 kendaraan berbagai jenis dari Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang berjejal masuk ke Jakarta.

Untuk mengurangi jumlah kendaraan, Pemprov DKI Jakarta bersama PT KA yang kemudian mendirikan PT KAI Commuter Jabodetabek mewujudkan jaringan KA lingkar luar atau loop line yang melayani jaringan rel listrik sebanyak 150 kilometer, yang menghubungkan rute Jakarta-Bogor, Jakarta-Bekasi, Jakarta-Tangerang, dan Jakarta-Serpong.

Menurut Direktur Utama PT MRT Tribudi Raharjo, selain melayani penumpang dari luar Jakarta ke dalam kota, juga dapat digunakan untuk melayani penumpang di dalam kota. Jalur lingkar dapat dibangun di dalam kota, dengan jalur Jatinegara-Manggarai-Tanah Abang-Duri-Kampung Bandan-Pasar Senen-Jatinegara.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyetujui usulan itu dan sudah merundingkannya dengan Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan. Namun, saat ini realisasi jalur lingkar itu masih terhambat oleh permukiman ilegal, jalur rel yang kurang terawat, rawan banjir, persimpangan sebidang dengan jalan raya, dan belum terintegrasinya stasiun dengan moda angkutan lainnya dan tata kota di sekitarnya. "DKI bersama dengan PT KA Jabotabek akan mewujudkan jalur lingkar itu pada 2012," kata Fauzi.

Benahi angkutan umum

Sambil menunggu pembenahan bus transjakarta, pembangunan jalur lingkar KA, dan penyelesaian MRT, Pemprov DKI Jakarta harus membenahi angkutan umum yang ada sekarang. Direktur Jenderal Angkutan Darat Dephub Suroyo Alimoeso menyarankan agar Pemprov DKI mendorong semua pengusaha angkutan umum untuk meremajakan armada mereka. Armada yang lebih baik akan meningkatkan kenyamanan penumpang.

Di sisi lain, kedisiplinan awak angkutan umum juga harus ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan menentukan lokasi perhentian yang diizinkan dan larangan menurunkan paksa penumpang di jalan.

"Bus kota dan mikrolet seharusnya diatur agar memiliki tempat perhentian khusus, seperti bus transjakarta, agar tidak menjadi penyebab kemacetan di jalan. Jika ada yang tidak disiplin, petugas harus langsung menilangnya," kata Suroyo.

Perilaku pengemudi kendaraan umum dan pribadi roda empat serta sepeda motor sering tidak disiplin. Di bagian lain, jumlah angkutan umum berupa mikrolet dan metromini berkembang pesat melebihi kebutuhan sebenarnya. Hal ini terjadi karena jumlah mikrolet bertambah, sementara mikrolet lama tidak dipensiunkan.

Trisbiantara setuju dengan pembenahan angkutan umum. Selain meningkatkan kenyamanan dan disiplin, Pemprov DKI juga harus mengatur ulang trayek angkutan umum agar tidak tumpang tindih yang memicu kemacetan.

Bus kota seharusnya hanya untuk melayani jalan protokol dan bus sedang untuk jalan kolektor atau penghubung antarwilayah. Mikrolet untuk melayani angkutan lingkungan. Jika ditata dan dibenahi dengan baik, angkutan umum dapat diarahkan menjadi angkutan massal yang sedang dibangun. Warga Jakarta kini menunggu perubahan itu agar jangan terjadi kemacetan di Jakarta. (Caesar Alexey/Soelastri Soekirno/Neli Triana/Antonius Ponco Anggoro)