Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konstituen Golkar dan Hanura 'Lari' ke SBY-Boediono

Kompas.com - 11/06/2009, 17:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kembali mencengangkan. Hasil survei lembaga pimpinan Denny JA ini menunjukkan, dukungan konstituen Partai Golkar dan Hanura berpotensi besar membelok ke pasangan capres dan cawapres SBY dan Boediono.

Pasalnya, dalam survei ini sekitar 49,6 persen konstituen Golkar menjawab memilih pasangan bernomor urut dua ini jika diadakan pilpres pada hari itu juga. Sementara itu, sekitar 70,1 persen konstituen Hanura tercatat akan melakukan hal yang sama.

Suara konstituen Golkar yang tetap akan bertahan untuk pasangan JK dan Wiranto hanya sebesar 26,3 persen, sementara hanya 11,1 persen konstituen Hanura yang akan memilih pasangan bernomor urut tiga ini.

Direktur Riset LSI Arman Salam mengatakan hal ini disebabkan oleh masih positifnya citra SBY-Boediono di mata masyarakat, terutama dalam personalitas maupun kinerja pemerintahan SBY saat ini. Ini juga dipengaruhi melemahnya kesolidan kubu Golkar.

"Golkar kan terpecah-pecah, militansinya juga berbeda-beda," tutur Arman.

Menurut hasil survei, perlawanan berarti terhadap pasangan SBY-Boediono hanya diberikan oleh pasangan Megawati dan Prabowo. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas konstituen PDI-P masih loyal dengan sosok Ketua Umum PDI-P Megawati, yaitu sekitar 66,3 persen. Pasangan Mega-Prabowo juga memberi perlawanan yang cukup melalui dukungan konstituen Partai Amanat Nasional (PAN).

Jumlah masyarakat yang belum menentukan sebesar 43 persen. Survei ini dilakukan terhadap 4.000 responden di 33 provinsi pada tanggal 28 Mei-3 Juni 2009. Arman mengatakan, pengelompokan responden menjadi konstituen ditentukan berdasarkan pilihan mereka pada saat pemilu legislatif lalu.

"Jadi, mereka ditanyai pilihannya saat pileg lalu, kemudian ditanya pilihan untuk pilpres," ujar Arman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com