Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertaruhkan Kredibilitas, LRI Siap Tutup

Kompas.com - 08/06/2009, 17:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei nasional tentang elektabilitas ketiga capres yang dilansir Lembaga Riset Informasi (LRI), Minggu (7/6) menunjukkan hasil yang jauh berbeda dengan riset serupa Lembaga Riset Indonesia (LSI) yang juga telah dipublikasikan. Perbedaan ini, berbuntut pada pertaruhan kridibilitas kedua lembaga survei.

Johan O. Silalahi Presiden Direktur LRI yang dihubungi Kompas.com melalui telepon Senin (8/6), menegaskan pertarungan kredibilitasnya terhadap hasil survei LSI. Menurutnya, hasil survei LSI yang mengatakan tingkat elektabilitas SBY-Boediono mencapai 71 persen dan akan menang 1 putaran itu salah.

Hasil survei LRI menunjukkan elektabilitas SBY-Boediono saat disurvei sebesar 33,02 persen disusul JK-Win 29,29 persen dan Mega-Prabowo 20,09 persen. LRI adalah organisasi sayap dalam Tim Sukses pasangan JK-Wiranto. "Untuk itu saya yakin 2 putaran," kata Johan.

Hasil Survei ini berbeda jauh dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dibiayai Fox Indonesia, konsultan politik SBY-Boediono, yang hasilnya disampaikan kepada publik beberapa waktu lalu. Menurut survei LSI, elektabilitas SBY-Boediono mencapai 71 persen, Mega-Prabowo 16,4 persen, dan JK-Wiranto 6 persen. Untuk itulah, berdasarkan hasil survei yang mereka peroleh, LRI mempertaruhkan kridibilitasnya.

"Kalau saya salah saya akan tutup lembaga saya. Begitu juga sebaliknya, kalau LSI salah maka mereka juga harus tutup," katanya tegas. Namun, ia mengingatkan, ini berlaku jika pilpresnya berjalan jujur dan adil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com