Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega: Indonesia Harus Tegas kepada Malaysia!

Kompas.com - 04/06/2009, 18:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum sekaligus Calon Presiden PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengatakan, Pemerintah Indonesia harus tegas menyikapi persoalan wilayah perbatasan Ambalat yang kembali terjadi dengan Malaysia.

Sikap tegas itu, menurut Mega, harus ditunjukkan agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi. Seperti diketahui, hubungan Indonesia dan Malaysia kembali tegang menyusul kapal perang Malaysia yang melintasi kawasan perbatasan.

Demikian dikatakan Mega, saat berbincang secara khusus dengan Kompas.com dan beberapa media Kompas Gramedia, di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

"Kalau saya bilang, sama Malaysia lebih tegaslah. Katakan, ini pulau kita, jangan ganggu-ganggulah," kata mantan Presiden RI ke-5 ini.

Mega mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia harus mampu menjaga kedaulatannya. Ia mencontohkan, semasa ia menjabat presiden, Departemen Dalam Negeri diperintahkan memberikan nama pada pulau-pulau yang tak bernama. Pemberian nama ini, ia menjelaskan, akan mempermudah TNI Angkatan Laut melakukan pengawasan dan pengamanan jika ada yang melintasinya tanpa izin.

"Tapi ya kita perkuat dong itu, taruhlah kapal. Tapi kapal kita juga berapa. Kapal Malaysia, kalau saya lihat kecepatannya berapa knot. Aduh, sampai malu kita," ujarnya.

Sikap tegas tersebut dapat ditunjukkan dengan memberikan peringatan tegas bahwa memasuki wilayah perbatasan tak diperkenankan jika tanpa izin. Mega juga mengingatkan kembali mengenai alat utama sistem persenjataan atau alutsista Indonesia yang memprihatinkan dan berusia tua.

"Masalahnya, peralatan TNI kita cukup tua. Saya sudah bolak-balik bilang, mbok diganti. Misalnya, Hercules itu dibeli zaman bapak saya (Soekarno) jadi presiden, sudah tua sekali. Tapi dibilang kita ndak punya dana. Ya cari dana dong. Jangan dijadikan alasan tidak ada dana," urai Mega.

Demi mempertahankan kedaulatan negara yang besar ini, menurutnya, memang butuh dana besar untuk memperkaya persenjataan. "Dulu zaman Bung Karno kok kita bisa ya. Dulu kekuatan militer kita diandalkan dan ditakuti oleh ASEAN, kita punya kapal penjelajah. Kita punya TU 16 atau yang disebut pesawat bomber, sekali putar bisa lho, dari Jakarta memutar seluruh Indonesia dan balik lagi ke Jakarta. Sekarang saya pikir, gitu aja kok enggak bisa," ungkap Mega.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com