Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purnawirawan TNI Bentuk Tim Garuda untuk JK-Win

Kompas.com - 25/05/2009, 18:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan antara calon presiden Jusuf Kalla dan 10 purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Posko Mangunsarkoro, Senin (25/5), ternyata membahas dukungan kesepuluh purnawirawan ini terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla dan Wiranto.

Kesepuluhnya bergabung dalam sebuah tim yang disebut Tim Garuda. Kesepuluh purnawirawan itu antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Sumarsono, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI (Purn) Alimusin Rappe, dan mantan Irjen Marsdya TNI (Purn) M Basri Sidehati.

"Kami barisan pendukung JK-Win. Kita tergabung dalam Tim Garuda," tutur Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, seusai pertemuan di Posko Mangunsarkoro.

Dukungan para purnawirawan ini dinilai tak akan mengganggu netralitas TNI dalam pemilu presiden mendatang. Kent justru memastikan bahwa dia dan timnya akan mengawal netralitas TNI ke depannya.

Dukungan kepada pasangan JK-Win mengalir karena para purnawirawan ini melihat JK adalah tokoh yang sangat komitmen terhadap kesejahteraan dan nasib TNI meski dirinya sendiri bukan berasal dari kalangan militer.  Soemarsono mengatakan, JK sangat berkomitmen terhadap perkembangan TNI.

"Waktu menjabat sebagai Menko Kesra, dia ngotot terkait TNI karena TNI bukan hanya masalah pertahanan tapi juga harga diri bangsa," tutur Soemarsono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com