Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Mempraktikkan Ajaran Gandhi

Kompas.com - 24/05/2009, 09:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tokoh masyarakat Indonesia keturunan India, J Singh King, menilai bahwa Wakil Presiden M Jusuf Kalla telah mempraktikkan ajaran tokoh spiritual India, Gandhi.

"Pak JK selama ini telah mempraktikkan ajaran Gandhi, seperti Swadesi, Satyagraha dan Ahimsa," kata tokoh masyarakat Indonesia keturunan India, J Singh King, di Jakarta, Minggu (24/5).

Menurut JS King, selama menjabat sebagai Wapres, Jusuf Kalla telah mempraktikkan ajaran Gandhi secara utuh. JS King mencontohkan langkah JK dalam menyelesaikan berbagai konflik di Poso, Ambon, dan Aceh. Hal itu merupakan implementasi dari ajaran Gandhi, yakni Ahimsa atau antikekerasan.

Selain itu, dia menambahkan, Wapres selalu mendengungkan untuk berdiri di atas kaki sendiri dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Menurut JS King, hal ini merupakan kata lain dari ajaran Swadesi.

Menurut JS King, Wapres juga melakukan semua tugasnya dengan ketulusan yang merupakan inti dari ajaran Satyagraha. "Saya yakin, beliau (Wapres) banyak membaca ajaran Gandhi," kata JS King.

Sebelumnya dalam pertemuan silaturahim, masyarakat Indonesia keturunan India menyatakan mendukung pasangan capres Jusuf Kalla-Wiranto dalam pilpres 2009.

"Semoga dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kami semua dapat bertemu kembali dengan Pak JK pada waktunya nanti, Insya Allah di Istana Presiden RI," kata tokoh masyarakat Indonesia Keturunan India, Deli Aria Singgih.

Menurut Deli Singgih, selama ini masyarakat keturunan India selalu berpartisipasi aktif dalam pemilu. "Ini karena kami masyarakat keturunan India sangat peduli dan menginginkan Indonesia yang lebih baik serta sejahterakan rakyatnya," kata Singgih.

Menurut Singgih, masyarakat keturunan India menyebar di seluruh Indonesia dengan berbagai profesi. Dalam dialognya, Wapres mengatakan, Indonesia merupakan pluralis yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama.

Menurut Wapres, berbagai perbedaan tersebut merupakan potensi yang besar. Karena itu, semua potensi itu harus dimanfaatkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Mabes Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Mabes Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com