Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Warnai Hasil Rekap KPU

Kompas.com - 09/05/2009, 21:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil rekapitulasi perhitungan suara di sejumlah daerah diwarnai dengan sejumlah catatan. Daerah-daerah tersebut, misalnya, Kabupaten Kaur, Bengkulu: Kabupaten Tulang Bawang, Lampung: Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah: dan Papua.

Di Kaur, Bengkulu, KPU Pusat akhirnya memberikan catatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPUD Bengkulu akibat ketidaksamaan data yang dimiliki oleh para saksi, Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu), dan KPUD.

"Kemarin KPU Pusat akhirnya telah melakukan rekapitulasi ulang di Kaur, dan ini menjadi catatan yang tidak terpisahkan dan integr al. Dengan demikian, rekapitulasi dengan catatan tersebut dapat memiliki legitimasi paskapenetapan hasil Pemilu Legislatif," ujar komisioner KPU I Gusti Putu Artha, Sabtu (9/5) di Jakarta.

Di daerah Tulang Bawang, Lampung, KPU Pusat, melalui rapat pleno, menyertakan catatan yang pada intinya memerintahkan KPUD Lampung untuk menyelesaikan masalah perselisihan suara secara tuntas.

Sementara itu, di Banggai dan Banggai Kepulauan, KPU Pusat akhirnya menerima rekapitulasi suara di daerah tersebut setelah memerintahkan KPUD di wilayah tersebut untuk melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap laporan sejumlah saksi partai politik dan panwaslu.

Hal yang sama terjadi di Papua. KPU Pusat menerima hasil rekapitulasi KPUD dengan catatan, mereka melakukan langkah verifikasi terhadap fakta-fakta dan temuan dari para calon anggota legislati f parpol yang merasa dirugikan. "Kami juga meminta KPUD untuk mengakomodir masukan para caleg tersebut, sepanjang itu disertai bukti yang kuat," ujar Putu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com