Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suciwati Akan Terus Berjuang

Kompas.com - 21/04/2009, 13:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Istri mana yang tidak hancur hatinya saat mendapat kabar suami tercinta meninggal dunia, terlebih jika penyebab kematiannya bukan hal yang wajar. Hal itulah yang dirasakan Suciwati, istri aktivis Kontras, almarhum Munir.

Seakan tersambar petir di siang bolong, separuh jiwa Suci seakan iku terenggut saat itu. "Sebagai manusia biasa saya tentu merasa sangat sedih, apalagi meninggalnya dengan cara yang bisa dibilang tidak wajar," kata Suci dalam testimoninya di Komnas Perempuan saat acara peringatan Hari Kartini.

Dalam acara itu sejumlah aktivis perempuan untuk HAM dari Aceh, Papua, Palu, dan seorang ibu dari korban penculikan 1998 ikut berbicara.

Pada tahun 2004, aktivis Komnas HAM Munir tewas dalam perjalanan dari Jakarta menuju Belanda. Di dalam darah Munir ditemukan kadar arsenik yang melampaui batas normal yang dapat diterima tubuh manusia. Namun, seakan tidak ingin larut dalam kesedihannya, beberapa saat setelah kematian sang suami, Suci kembali beraktifitas seperti sediakala. 

"Kalau saya hanya diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa, rasa frustrasi saya akan bertambah. Makanya saya 'membunuh' kesedihan saya dengan bekerja," terangnya. Tak hanya bekerja, Suci juga aktif melakukan proses advokasi menuntut kejalasan kasus suaminya.

Selain itu, Suci pun terus memberikan pengertian kepada kedua anaknya, Alif Allindi (10) dan Difa Suki (6), bahwa apa yang dilakukan ayah mereka adalah membantu orang lain. "Saya menekankan kepada anak-anak apa yang diperbuat abahnya adalah untuk kebaikan orang lain," ujar dia.

Selama empat tahun lebih Suci tanpa lelah memperjuangkan kematian suaminya, berbagai instansi telah ia datangi. Suci dengan setia selalu hadir pada setiap sidang kasus Munir, tapi sayang keadilan belum berpihak pada Suci.

Namun Suci tidak pernah patah arang, ia menyadari suatu saat kebenaran akan terungkap. Ia mencontohkan perjuangan perempuan-perempuan di Plaza de Mayo Argentina, telah memperjuangkan kasus pelanggaran HAM selama 32 tahun.

"Semuanya butuh proses dan waktu, yang saat ini saya lakukan adalah memperkuat jaringan yang ada," katanya. (RDI) 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com