Pengamat: Penjajakan Koalisi PDIP-Golkar Tak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com — Penjajakan koalisi yang mulai dilakukan dua partai besar, Golkar dan PDI Perjuangan, dinilai pengamat politik Universitas Paramadina Burhanuddin Muhtadi tidak memiliki format yang jelas.

Jika memang berniat melakukan koalisi, keduanya seharusnya mulai mewacanakan bagaimana kesepakatan pembagian kekuasaan (power sharing). Hal itu dikatakan Burhanuddin pada diskusi mingguan bertema "Menggalang Koalisi" di Jakarta, Sabtu (14/3).

Format koalisi yang jelas, dipaparkan Burhanuddin, harus mengetahui bagaimana pembagian kekuasaan yang disepakati. "Sekarang ini kita tidak tahu apakah kalau PDI-P menang JK mau jadi cawapres Mega? Selain itu, dasar koalisinya harus jelas. Apakah visi misi atau ideologi," ujar dia.

Koalisi, dikatakannya, tak perlu digagas terlalu jauh. "Cari format koalisi yang sedang-sedang saja, minimal membentuk pemerintahan yang stabil. Kalau PDIP-Golkar berkoalisi bisa ditembak sebagai koalisi Orde Baru," lanjut Burhanuddin.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua kembali menyatakan bahwa partainya menghargai langkah politik yang dilakukan mitranya. Demokrat hanya memandangnya sebagai silaturahim biasa antarsesama aktor politik. "Golkar ketemu PDI-P itu bersilaturahim, begitu pula Demokrat dan PKS. Demokrat juga begitu, baru sebatas silaturahim memenuhi undangan PKS. Ibaratnya, kita mau makan makanan yang sama, kita ramu bagaimana bumbu yang enak," kata Max. (ING)