Kasasi Urip Tri Gunawan Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com — Permohonan kasasi yang diajukan Urip Tri Gunawan, terdakwa kasus suap Rp 6,1 miliar, ditolak Mahkamah Agung (MA) hari ini. Kuasa hukum Urip Tri Gunawan, Albab Setiawan, mengaku belum bisa menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Saya mesti baca keputusannya baru bisa berkomentar, saya belum dengar putusannya," ujar Albab Setiawan, ketika dihubungi wartawan. Saat ditanya mengenai niat mengajukan Pengajuan Kembali (PK) ke MA, Albab juga belum bisa memutuskan.

Sementara itu, terkait keterlibatan mantan Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan mantan Dirdik dalam kasus Urip, M Salim, yang belum diproses hukum, Albab mengatakan hal yang wajar keduanya tak dikenai hukuman.

"Kedua atasan Urip tidak dikenai hukuman karena memang tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan indikasi keterlibatan keduanya," tutur Albab.

Sedangkan menurut Ketua Majelis Hakim MA, Artidjo Alkostrar, yang menyidang perkara mantan Ketua Tim Jaksa Penyelidik perkara BLBI BDNI milik Samsul Nursalim tersebut, pertimbangan majelis MA menolak kasasi karena keputusan Pengadilan Tinggi Tipikor adalah judex factie atau tidak memiliki kekeliruan.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tipikor DKI menolak banding yang diajukan Urip dengan menguatkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memvonis Urip dengan 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

"Urip telah menerima uang sebesar 660 dollar AS dari pengusaha Artalyta Suryani yang memiliki hubungan dengan Sjamsul Nursalim yang terlibat dalam kasus BLBI. Perbuatan ini dinilai bertentangan dengan Urip selaku jaksa yang menangani kasus BLBI," jelas Artidjo.

Selain menerima suap, lanjut Artidjo, Urip juga telah melakukan komunikasi secara aktif dengan Artalyta untuk melindungi kepentingan Sjamsul Nursalim.

Terkait eksekusi terhadap Urip Tri Gunawan, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto menegaskan tak bisa langsung melakukan eksekusi.

"Kalau memang mereka (kuasa hukum Urip) tidak mengajukan PK, ya kita bisa langsung melakukan eksekusi," ujar Bibit. Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung sedang dalam proses diserahkan ke KPK.