Jika Pemerintahan Gagal, ITB Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 02/03/2009, 17:48 WIB

BANDUNG, SENIN — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) bisa dimintai pertanggungjawaban jika pemerintahan saat ini dinilai gagal. Sebab, saat ini, jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu mayoritas dipegang alumni-alumni ITB.

"Tujuh dari 32 menteri saat ini berasal dari ITB. Jadi, kalau negeri ini gagal, kita minta saja pertanggungjawaban ITB," ucap Kalla berkelakar dengan disambut tawa para tamu dan undangan yang hadir di peringatan Dies Natalis Ke-50 (Dies Emas) ITB, Senin (2/3) di Sasana Budaya Ganesha ITB.

Kalla yang berpidato seusai mendapat penghargaan tertinggi dari ITB dalam acara itu, yaitu Ganesa Prajamanggala Bakti Kencana, mengatakan, setidaknya ada dua posisi di jajaran kabinet yang tidak pernah absen diduduki alumni ITB. Masing-masing jabatan Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi, kalau transportasi masih macet, banyak kecelakaan, barangkali kurikulum-nya (di ITB) yang harus diperbaiki. Begitu juga, kalau saat ini produksi minyak terusan turun dan listrik sering padam. Mari kita jadikan ini evaluasi bersama buat kita semua," tuturnya.

Padahal, saat itu, hadir sejumlah menteri yang alumnus ITB, antara lain Hatta Rajasa, Jusman Safeii Djamal, Purnomo Yusgiantoro, dan Jero Wacik. Belum lagi para mantan menteri macam Laksamana Sukardi. Kiprah alumni ITB di pemerintahan, ucapnya, sangat besar. Bahkan, hingga ke luar dari latar belakang ilmu dan kompetensinya, misalnya bidang administrasi.

Namun, ia memberi pujian dan salut kepada ITB yang selama 90 tahun terakhir ini telah mengabdi kepada bangsa, "Dan, jangan lupa, dari enam presiden di negeri ini, dua di antaranya dari ITB (Soekarno dan Habibie)," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan keprihatinannya atas minimnya pemanfaatan sumber daya alam maupun manusia untuk pengembangan teknologi nasional. "Ada alumni ITB yang bekerja di perusahaan perminyakan di Alaska. Padahal, di sana suhunya sangat dingin, minus hingga 20 derajat celsius. Kenapa, sekarang ini justru kita mengundang (pihak) asing untuk manfaatkan SDA kita. Apa yang salah dengan negara ini?" gugatnya.

Mawas diri

Ditemui seusai perayaan dies, Rektor ITB Djoko Santoso mengakui, ucapan Kalla saat orasi ini bisa diartikan sebagai sebuah masukan. Tanggapan apa pun penting. "Nanti kami pakai ini untuk evaluasi diri, mengapa belum baik," tuturnya.

Menyinggung soal transportasi seperti yang dikritik secara jenaka oleh Kalla, ia mengatakan, tantangannya di negeri ini tidak mudah. Mengingat luasnya wilayah dan jumlah warga yang dilayani.

Ketua Majelis Wali Amanah ITB Haryanto Dhanutirto di dalam sambutannya mengajak seluruh elemen ITB, termasuk alumninya, untuk mawas diri.

"Marilah kita resapkan dalam diri masing-masing apakah yang telah dikerjakan ITB untuk bangsa dan negara sudah cukup baik. Ilmu dan teknologi yang kita kuasai harus mampu membantu pemerintah memecahkan persoalan yang dihadapi," tuturnya.

Secara umum, perayaan Dies Emas ITB ini berjalan lancar. Namun, dari rencana 33 nama yang akan diberi penghargaan khusus dari ITB, hanya 29 di antaranya yang telah resmi diumumkan ITB, kemarin. BJ Habibie, misalnya, tidak hadir.

Menurut Ketua Panitia Dies Emas ITB Boy Kombaitan, hal itu disebabkan Habibie berhalangan hadir karena tengah berada di luar negeri. Selama kegiatan berlangsung, areal kompleks ITB ditutup untuk umum, khususnya daerah Sabuga. Sempat terjadi unjuk rasa mahasiswa saat acara berlangsung.



Editor

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X