Jika Pemerintahan Gagal, ITB Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 02/03/2009, 17:48 WIB
Editor

BANDUNG, SENIN — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) bisa dimintai pertanggungjawaban jika pemerintahan saat ini dinilai gagal. Sebab, saat ini, jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu mayoritas dipegang alumni-alumni ITB.

"Tujuh dari 32 menteri saat ini berasal dari ITB. Jadi, kalau negeri ini gagal, kita minta saja pertanggungjawaban ITB," ucap Kalla berkelakar dengan disambut tawa para tamu dan undangan yang hadir di peringatan Dies Natalis Ke-50 (Dies Emas) ITB, Senin (2/3) di Sasana Budaya Ganesha ITB.

Kalla yang berpidato seusai mendapat penghargaan tertinggi dari ITB dalam acara itu, yaitu Ganesa Prajamanggala Bakti Kencana, mengatakan, setidaknya ada dua posisi di jajaran kabinet yang tidak pernah absen diduduki alumni ITB. Masing-masing jabatan Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi, kalau transportasi masih macet, banyak kecelakaan, barangkali kurikulum-nya (di ITB) yang harus diperbaiki. Begitu juga, kalau saat ini produksi minyak terusan turun dan listrik sering padam. Mari kita jadikan ini evaluasi bersama buat kita semua," tuturnya.

Padahal, saat itu, hadir sejumlah menteri yang alumnus ITB, antara lain Hatta Rajasa, Jusman Safeii Djamal, Purnomo Yusgiantoro, dan Jero Wacik. Belum lagi para mantan menteri macam Laksamana Sukardi. Kiprah alumni ITB di pemerintahan, ucapnya, sangat besar. Bahkan, hingga ke luar dari latar belakang ilmu dan kompetensinya, misalnya bidang administrasi.

Namun, ia memberi pujian dan salut kepada ITB yang selama 90 tahun terakhir ini telah mengabdi kepada bangsa, "Dan, jangan lupa, dari enam presiden di negeri ini, dua di antaranya dari ITB (Soekarno dan Habibie)," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan keprihatinannya atas minimnya pemanfaatan sumber daya alam maupun manusia untuk pengembangan teknologi nasional. "Ada alumni ITB yang bekerja di perusahaan perminyakan di Alaska. Padahal, di sana suhunya sangat dingin, minus hingga 20 derajat celsius. Kenapa, sekarang ini justru kita mengundang (pihak) asing untuk manfaatkan SDA kita. Apa yang salah dengan negara ini?" gugatnya.

Mawas diri

Ditemui seusai perayaan dies, Rektor ITB Djoko Santoso mengakui, ucapan Kalla saat orasi ini bisa diartikan sebagai sebuah masukan. Tanggapan apa pun penting. "Nanti kami pakai ini untuk evaluasi diri, mengapa belum baik," tuturnya.

Menyinggung soal transportasi seperti yang dikritik secara jenaka oleh Kalla, ia mengatakan, tantangannya di negeri ini tidak mudah. Mengingat luasnya wilayah dan jumlah warga yang dilayani.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X