Jika Pemerintahan Gagal, ITB Harus Tanggung Jawab

Kompas.com - 02/03/2009, 17:48 WIB
Editor

BANDUNG, SENIN — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) bisa dimintai pertanggungjawaban jika pemerintahan saat ini dinilai gagal. Sebab, saat ini, jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu mayoritas dipegang alumni-alumni ITB.

"Tujuh dari 32 menteri saat ini berasal dari ITB. Jadi, kalau negeri ini gagal, kita minta saja pertanggungjawaban ITB," ucap Kalla berkelakar dengan disambut tawa para tamu dan undangan yang hadir di peringatan Dies Natalis Ke-50 (Dies Emas) ITB, Senin (2/3) di Sasana Budaya Ganesha ITB.

Kalla yang berpidato seusai mendapat penghargaan tertinggi dari ITB dalam acara itu, yaitu Ganesa Prajamanggala Bakti Kencana, mengatakan, setidaknya ada dua posisi di jajaran kabinet yang tidak pernah absen diduduki alumni ITB. Masing-masing jabatan Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi, kalau transportasi masih macet, banyak kecelakaan, barangkali kurikulum-nya (di ITB) yang harus diperbaiki. Begitu juga, kalau saat ini produksi minyak terusan turun dan listrik sering padam. Mari kita jadikan ini evaluasi bersama buat kita semua," tuturnya.


Padahal, saat itu, hadir sejumlah menteri yang alumnus ITB, antara lain Hatta Rajasa, Jusman Safeii Djamal, Purnomo Yusgiantoro, dan Jero Wacik. Belum lagi para mantan menteri macam Laksamana Sukardi. Kiprah alumni ITB di pemerintahan, ucapnya, sangat besar. Bahkan, hingga ke luar dari latar belakang ilmu dan kompetensinya, misalnya bidang administrasi.

Namun, ia memberi pujian dan salut kepada ITB yang selama 90 tahun terakhir ini telah mengabdi kepada bangsa, "Dan, jangan lupa, dari enam presiden di negeri ini, dua di antaranya dari ITB (Soekarno dan Habibie)," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan keprihatinannya atas minimnya pemanfaatan sumber daya alam maupun manusia untuk pengembangan teknologi nasional. "Ada alumni ITB yang bekerja di perusahaan perminyakan di Alaska. Padahal, di sana suhunya sangat dingin, minus hingga 20 derajat celsius. Kenapa, sekarang ini justru kita mengundang (pihak) asing untuk manfaatkan SDA kita. Apa yang salah dengan negara ini?" gugatnya.

Mawas diri

Ditemui seusai perayaan dies, Rektor ITB Djoko Santoso mengakui, ucapan Kalla saat orasi ini bisa diartikan sebagai sebuah masukan. Tanggapan apa pun penting. "Nanti kami pakai ini untuk evaluasi diri, mengapa belum baik," tuturnya.

Menyinggung soal transportasi seperti yang dikritik secara jenaka oleh Kalla, ia mengatakan, tantangannya di negeri ini tidak mudah. Mengingat luasnya wilayah dan jumlah warga yang dilayani.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X