Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjaringan Capres Golkar dari Bawah

Kompas.com - 19/02/2009, 14:31 WIB

JAKARTA,KAMIS — Meski calon presiden Partai Golkar baru ditentukan sepekan setelah pemilu legislatif, tetapi menurut Akbar Tandjung, proses penjaringan sudah dimulai dari level bawah. Calon yang diajukan dari tingkat daerah akan disurvei untuk menghasilkan calon presiden terbaik.

"Penjaringan dimulai dari sekarang melalui DPD, lalu disurvei dan diputuskan lewat rapim khusus," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu di Jakarta, Kamis (19/2).

Akbar mengatakan, proses penjaringan akan dilakukan secara terbuka semua dengan hak yang sama bagi semua calon. Pada akhirnya, dewan partai akan menentukan setelah sebelumnya mendengar visi dan misi capres yang dijadikan tolak ukur.

Hal ini juga dilakukan untuk menanggapi peraturan pemilu tentang syarat perolehan minimal untuk mengajukan presiden. Sedikitnya pilihan menyebabkan Partai Golkar harus mampu menghasilkan sosok calon presiden yang bisa mewakili partai dan memenuhi kebutuhan rakyat.

"Saat ini calon presiden sudah muncul dua nama yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Harus ada satu lagi atau lebih calon yang mampu bersaing," tambahnya.

Munculnya hasil survei yang menempatkan perolehan Golkar di bawah 10 persen, lanjut Akbar, dianggap masih terlalu dini untuk menentukan hasil pemilu nanti.

Waktu yang tersisa akan dijadikan momen untuk menguatkan internal agar hasil suara pemilu setidaknya sama seperti saat Pemilu 2004. "Masih ada waktu 50 hari untuk bisa meningkatkan apa yang diperjuangkan untuk mendapat suara 20, 21 bahkan lebih. Kalau solid kita optimis, kalau tidak ya berat juga," tutur Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com