Caleg Perempuan Harus Kerja Lebih Keras

BOYOLALI, SABTU — Calon anggota legislatif perempuan, baik di tingkat DPRD maupun DPR, harus bekerja lebih keras untuk merebut dukungan masyarakat dalam pemilihan umum. Caleg perempuan jangan terlalu bergantung pada kebijakan afirmatif yang sedang digulirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena waktu sudah sangat mendesak.

Demikian diutarakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid seusai dialog dengan peternak sapi perah di KUD Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (7/2). Menurut dia, kebijakan afirmatif untuk caleg perempuan memang perlu, tetapi tetap harus mengacu pada produk perundang-undangan di Indonesia.

Sebelumnya, dalam rapat pleno KPU, sempat disepakati untuk menetapkan salah satu calon anggota DPR atau DPRD terpilih dari tiga calon terpilih untuk setiap partai politik per daerah pemilihan diberikan kepada calon anggota legislatif perempuan (Kompas, 3 Februari 2009).

Menurut Hidayat, kebijakan afirmatif tersebut spekulatif dan berpotensi mengundang persoalan, termasuk konflik sosial. Sebagai contoh, katanya, bila ada partai tertentu di daerah pemilihan V Jawa Tengah yang mendapat suara terbanyak 3 laki-laki, masing-masing dengan 10, 9, dan 8 suara, tetapi yang dimenangkan calon perempuan yang mendapat 1 suara, pemilih caleg yang mendapat 8 suara bisa mengamuk. (GAL)