Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kritik Fatwa Golput MUI

Kompas.com - 05/02/2009, 12:31 WIB

Laporan wartawan Kompas Suhartono dari Washington DC

WASHINGTON, KAMIS — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik fatwa larangan golput atau tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009 yang baru-baru ini dikeluarkan melalui sidang Ijtima Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Padang Panjang.

Menurut Wapres, jika fatwa itu haram, artinya yang melanggar akan berdosa. Padahal orang berdosa akan masuk neraka. Jadi golput akan mengantar seseorang masuk neraka?

Kritik itu dilontarkan Wapres Kalla saat bertemu dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di AS dalam acara silaturahim di Wisma Duta, Washington, AS, Rabu malam waktu setempat atau Kamis pagi (5/2) waktu Indonesia.

"Fatwa MUI haram itu harus hati-hati. Saya tanya MUI, kok haram (golput)? Haram itu kan dosa. Dosa itu masuk neraka, jadi kalau golput itu masuk neraka?" tanya Wapres Kalla.

Menurut Wapres, fatwa itu sebenarnya acuan untuk masyarakat. "Akan tetapi orang umum mengetahuinya sudah seperti kewajiban bahwa itu (golput) haram. Padahal faktanya, fatwa itu hanya acuan," tambahnya.

Wapres menceritakan bahwa dirinya sudah menghubungi Wakil Ketua MUI, Din Syamsuddin. "Jadi Pak Din tidak setuju meski orang MUI. Saya telepon bapak kan?" tanya Wapres Kalla kepada Din yang hadir dalam acara pertemuan tersebut. "Bapak tidak terlalu setuju. Ya sudahlah," ujar Kalla.

Wapres juga bertanya kepada Utusan Khusus Presiden untuk Negara-negara di Timur Tengah, Alwi Shihab, yang juga berada di sana. Namun, jawaban Alwi tidak jelas di tengah forum itu.

Sebelumnya, sidang fatwa MUI mengeluarkan fatwa kontroversial tentang larangan golput dalam Pemilu 2009 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com