Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Sumbang Rp 110 Juta untuk Palestina

Kompas.com - 17/01/2009, 22:27 WIB

JAKARTA, SABTU — Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi bantuan pada Malam Amal Solidaritas Palestina. Pada acara Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP), Kalla yang berbalut jas hitam dan diapit Ibu Mufidah Jusuf Kalla menyerahkan bantuan sekitar 10.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 110 juta.

Dana bantuan Kalla ini berbaur dengan dana para artis, dai, dan grup musik Tanah Air yang hingga kepergian Kalla mencapai Rp 1.871.625.000, plus 11,550 dollar AS dan 100 dollar Singapura.

Dalam sambutannya, Kalla mengemukakan, solidaritas terhadap korban serangan militer Israel telah dilakoni masyarakat Indonesia melalui doa, dan bahkan demo setiap hari. Kalla pun sempat memimpin pembacaan doa Al Fatihah kepada para korban di Jalur Gaza.

"Sebagai bangsa saya kira tidak ada suatu hal, peristiwa yang kita bersimpati, bersolidaritas, marah, demo, dan doa sepanjang ini, kecuali Palestina," ujar Kalla.

Menurut Kalla, solidaritas ini sempat dilakoni ketika Kalla masih menduduki bangku sekolah menengah atas. "Saya ingat, ketika saya masih SMA sudah ikut juga berdemo, dan berdoa sejak 40 tahun lalu," ucapnya.

Lebih lanjut Kalla menambahkan, kalau ada bangsa yang bisa kalah dengan kutukan maka Israel menjadi negara yang pertama kali kalah karena dunia mengutuk. "Dan kalau ada suatu bangsa yan menang karena solidaritas mestinya sudah menanglah bangsa Palestina," paparnya.

Kalla menegaskan, Indonesia telah memberikan segalanya, kecuali berperang. Indonesia tidak bisa mengirimkan bala bantuan perang lantaran jauh dari Palestina.

"Ini karena memang kita jauh, dan mungkin juga tidak sanggup berperang di tempat yang jauh," tandasnya.

Mantan Menko Kesra ini mengatakan, untuk mewujudkan bangsa Palestina berdaulat mesti ada doa, solidaritas, persatuan, dan kekuatan ekonomi. "Doakan agar bangsa Palestina bersatu, agar negara-negara arab bersatu, negara Islam bersatu. Itulah inti pokok sehingga masalah ini (tidak) berkepanjangan, " sergahnya.

Kalla mengingatkan, belajar dari kondisi dan situasi di Palestina maka Indonesia mesti mengambil hikmah. Untuk mewujudkan kekuatan Indonesia, perlu kesatuan, ekonomi, dan tentara yang kuat.

"Tidak ada yang bertahan tanpa kekuatan itu, apa pun yang terjadi kita harus siap dalam menghadapi itu," tandasnya.

Sementara itu, Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menjelaskan, prakarsa pengumpulan dana Palestina merupakan gerakan lintasagama, etnis, profesi, dan afiliasi politik.

"Kita semua memiliki kesamaan pandangan. Apa yang terjadi di Palestina adalah tragedi kemanusian, yang menyayat rasa kemanusiaan, mengusik rasa keadilan," katanya.

Menurut rencana, dana Palestina ini sebanyak 15 persen akan dibagikan kepada korban Manokwari dan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com