Gedung Sate, Sejarah dan Wisata

Kepala Bagian Humas Pemprov Jabar Yanto Subiyanto menjelaskan, pemberlakuan izin itu diterapkan karena Gedung Sate tidak mutlak sebagai obyek wisata. Gedung Sate juga pusat perkantoran Pemprov Jabar. Wisatawan yang keluar masuk saat jam kerja dikhawatirkan mengganggu kinerja pemerintahan, ujarnya.

Potensi wisata itu pun terpaksa "dikelola" secara mandiri oleh petugas keamanan Gedung Sate yang berbaik hati mengantarkan wisatawan berkeliling ke area gedung. Dengan pengetahuan dan bahasa Inggris yang terbatas, mereka menceritakan wisata sejarah Gedung Sate.

"Wisatawan tidak dipungut biaya saat mengunjungi Gedung Sate. Namun, ada kalanya sejumlah wisatawan berbaik hati memberikan saya tip," ujar Yanto Rukmana, seorang petugas keamanan yang kerap mengantarkan wisatawan berkeliling Gedung Sate.

Bahkan, banyak juga warga Bandung yang tidak mengetahui bahwa Gedung Sate diperbolehkan untuk dikunjungi. Benni Hermawan (19), mahasiswa Unikom Bandung, misalnya, mengatakan baru pertama kali mengunjungi Gedung Sate akhir pekan lalu.

Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Nina Herlina Lubis berpendapat, meski sudah menjadi kantor Pemprov Jabar, Gedung Sate seharusnya tetap bisa diakses sebagai tempat wisata sejarah.

"Seharusnya Gedung Sate dikelola dinas pariwisata dengan menempatkan pemandu dan penjadwalan kunjungan yang baik," ujarnya. Persoalannya, kata Nina, adakah kemauan dari Pemprov Jabar mengelola wisata sejarah dengan serius?