Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Tegur Mendiknas dan Menbudpar

Kompas.com - 22/08/2008, 20:00 WIB

JAKARTA, JUMAT - Nasib 30 penari HUT ke-63 Kemerdekaan RI asal Nusa Tenggara Timur (NTT), dan bocah cilik Yuni Veronika (11) peraih medali emas dan perunggu kejuaraan catur dunia tingkat pelajar, yang terlantar dan kelaparan mendapat sorotan tajam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Yudhoyono sontak menghubungi Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik untuk mengetahui duduk perkara masalah yang menyeret nama besara Istana Kepresidenan.

"Presiden sudah menanyakan kepada Mendiknas bagaimana situasinya. Begitu juga dengan Menbudpar," jawab Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, Jumat (22/8), ketika ditanya tentang kisah memilukan tamu-tamu undangan Istana Kepresidenan pada HUT ke-63 Kemerdekaan RI.

Menurut Andi, pada dasarnya Istana Kepresidenan tidak bertanggung jawab atas akomodasi perjalanan, uang saku dan lain-lain. Tanggung jawab justru dilimpahkan kepada pemda setempat. Pasalnya, pihak Istana Kepresidenan pada HUT ke-63 Kemerdekaan sebatas mengundang pemda-pemda untuk turut memeriahkan acara tersebut.

"Semua pemda-pemda waktu itu diundang untuk berpartisipasi, jika berkenan mengirim berupa tarian, atau apa boleh saja tapi semua ongkos transportasi dan akomodasi ditanggung pemda setempat," ujarnya.

Andi menambahkan, undangan kepada pemda-pemda ini tidak bersifat memaksa. Pemda bahkan diperbolehkan untuk tidak mengirim utusan ke Jakarta. "Mereka diundang. Jadi  ada yang mengirimkan dan ada yang tidak. Tergantung mereka yang siap," jelasnya.

Untuk diketahui, 30 penari tiba di Jakarta pada 16 Agustus lalu dan menginap di Graha Wisata Remaja Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Menurut rencana mereka ini menginap selama 10 hari. Namun ternyata, mereka justru hanya menginap empat hari lantaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Martin Didi Lejak selaku manajer keuangan dan Madjid Lamahoda pimpinan kelompok, tanpa sepengetahuan mereka pergi dari lokasi penginapan.

Akibatnya, 30 penari ini terpaksa menginap ke salah seorang Ketua RT 10/04 Kelurahan Kramatjati. Mereka juga kelaparan karena uang saku sebesar Rp 1 juta ludes untuk membiayai makan bersama.

Atas peristiwa ini, Andi dengan lugas membantah bila Istana Kepresidenan kebakaran jenggot dan bahkan dibikin malu. "Kenapa merasa malu, kalau bukan kita yang mempunyai tanggung jawab. Yang penting siapa yang bertanggung jawab, ya bertanggung jawab," ujarnya seraya menjelaskan, kasus ini sudah ditangani.

"Setelah kami cek itu ternyata adalah miscommunication. Mereka besok akan bisa berangkat pulang," katanya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com