Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan

Kompas.com - 15/08/2008, 06:51 WIB

Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, JUMAT — Sudah menjadi ritual tahunan, menjelang peringatan hari kemerdekaan, Presiden harus menyampaikan pidato kenegaraan dan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) di hadapan anggota Dewan. Hari ini (Jumat, 15/8) pukul 10.00 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membacakan pidato kenegaraan dan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2009 di hadapan rapat paripurna DPR.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan, dalam pidato yang siap dibacakan, Presiden akan menyampaikan berbagai persoalan di Tanah Air, solusi, dan kebijakan yang diambil pemerintah. "Pidato Kenegaraan kan sekali dalam setahun. Ya isinya tentang berbagai persoalan, solusi, kebijakan pemerintah. Sebagian tentang nota keuangan juga kemajuan-kemajuan bangsa," kata Andi di Jakarta, Kamis (14/8) malam.

Namun, Andi enggan merinci apa yang menjadi fokus pidato kenegaraan pada tahun ini. "Ikuti saja besok. Nanti enggak ada surprise-nya," ujar Andi. Saat ditanya apakah ada pernyataan jaminan dari pemerintah terkait putusan MK yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan 20 persen di APBN 2009, Andi tak menjawab jelas. "Tekad SBY untuk APBN 2009 memenuhi alokasi anggaran pendidikan 20 persen. Jadi ya, pada APBN 2009 nanti bisa terpenuhi. Dengar saja besoklah (hari ini)," ujar Andi.

Menurut jadwal yang dikeluarkan Biro Pemberitaan DPR, Presiden dijadwalkan tiba di Gedung DPR pukul 08.55, dan rangkaian acara akan dimulai tepat pukul 09.00. (ING)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com