Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati dan SBY Masih Bersaing Ketat Menuju Pilpres 2009

Kompas.com - 04/08/2008, 14:13 WIB

JAKARTA, SENIN - Berdasar hasil survei putaran kedua Reform Institute, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersaing ketat menjadi pilihan favorit responden untuk calon presiden (Capres).

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam konferensi pers Survei Nasional "Pandangan Masyarakat Mengenai Calon Presiden, Partai Politik dan Kondisi Sosial Ekonomi" di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta, Senin (4/8).

Survei nasional kedua yang dilakukan Reform Institute ini berlangsung dari Juni-Juli 2008 terhadap 2519 sampel untuk kategori Pilihan Presiden 2009 dengan sebaran responden untuk daerah pedesaan 55 persen dan perkotaan 44 persen di 33 propinsi di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, survei pertama dilakukan pada Februari-Maret 2008 dengan sampel responden 2473 untuk Pilihan Presiden 2009."Dari sampel responden 2361, SBY meraih 19,06 persen dan Megawati meraih 19,4 persen. Hasil itu menunjukkan popularitas SBY turun 5 persen dari survei sebelumnya meraih 24,8 persen dan Megawati justru naik popularitasnya tiga persen dari survei sebelumnya 16,8 persen," kata Yudi.

Ia mengatakan, merosotnya popularitas SBY  karena dampak kenaikan BBM dan Megawati memanfaatkan momentum tersebut. "Karena konsentrasi popularitas Megawati itu di Jawa, sedangkan masyarakat daerah itu sudah kecewa dengan kebijakan SBY," jelasnya.

Peneliti Reform Institute Kholid Novianto menambahkan, survei ini dapat dipakai sebagai masukan untuk partai menentukan strategi ke depan, seperti PDI-P, misalnya dapat membidik daerah luar Pulau Jawa pada pemilu 2009 nanti. "Kami lakukan survei sengaja seminggu setelah BBM naik untuk mengetahui kecenderungan pilihan masyarakat. Pertanyaan yang diajukan mengenai pilpres ini bersifat terbuka artinya calon-calon yang mengemuka itu berasal dari responden, tidak ada pemancing supaya menyebutkan nama figur capres," kata Kholid.(MYS)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Jokowi Ingatkan BPKP untuk Cegah Penyimpangan, Bukan Cari Kesalahan

Nasional
Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Indonesia Jadi Tuan Rumah WWF 2024, Fahira Idris Paparkan Strategi Hadapi Tantangan SDA

Nasional
Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Asa PPP Tembus Parlemen Jalur MK di Ambang Sirna

Nasional
Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Ingatkan BPKP Jangan Cari-cari Kesalahan, Jokowi: Hanya Akan Perlambat Pembangunan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com