Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berniat Habisi Rizal Ramli

Kompas.com - 24/07/2008, 20:51 WIB

JAKARTA,KAMIS - Juru bicara Komite Bangkit Indonesia (KBI) Addie mengungkapkan keyakinannnya polisi mengincar mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli di balik pengusutan kasus kerusuhan mahasiswa saat demo menentang kenaikan harga BBM. Polisi akan mencari-cari alasan untuk bisa mengaitkan Rizal Ramli dengan aksi-aksi anarkis mahasiswa.

Keyakinan mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini diungkap saat rehat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (24/7). Adhie Massardi diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi atas tersangka otak kerusuhan aksi mahasiswa menentang kenaikan harga BMM, Ferry Yuliantono, sebulan lalu.

Menurut Adhie Massardi, arah polisi untuk mengait-ngaitkan kasus kerusuhan mahasiswa dengan Rizal Ramli sangat jelas. "Saya datang untuk diperiksa sebagai saksi Ferry Yuliantono. Namun pertanyaan lebih banyak mengenai Pak Rizal Ramli. Mulai dari kapan saya kenal Rizal Ramli, sampai kapan saya bergabung dengan KBI," kata Adhie.

Adhie Massardi yakin, pemeriksaan terhadap para aktivis, termasuk menahan Ferry, hanya untuk tahapan awal menjerat Rizal Ramli. Menurut Adhie pemerintah belum cukup puas dengan memecat Rizal Ramli dari posisi Komisaris Utama PT Semen Gresik. Maka kemudian menggunakan upaya-upaya hukum untuk menghabisi kevokalan Rizal Ramli selama ini.

"Kesimpulan saya, sebenarnya yang ditarget itu Pak Rizal. Pemerintah beniat menghukum Pak Rizal sampai puas atas sikapnya yang berseberangan dengan pemerintah tentang kebijakan ekonomi. Pemerintah tidak puas hanya dengan memecat Pak Rizal dari Komisaris Seme Gresik. Saya dengar, pemerintah meminta polisi bagaimanapun caranya, untuk mengaitkan kasus kerusuhan mahasiswa itu dengan Pak Rizal," ujar Adhie.

Tudingan Adhie Massardi ini dibantah oleh Direktorat I Bareskrim Mabes Polri Brigjen Badroddin Haiti. Menurut Badroddin, tidak upaya rekayasa untuk menyeret-nyeret Rizal Ramli karena sikap vokalnya yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Kalaupun nanti diperiksa, itu karena dia merupakan ketua umum KBI. "Karena dia kan Ketua Umum KBI," katanya.

Badrodin mengungkapkan keyakinan keterlibatan KBI dalam berbagai aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BMM. Menurut Badroddin, polisi telah memiliki cukup bukti adanya aliran dana dari KBI untuk membiayai aksi mahasiswa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com