Kalla Tak Gentar Hak Angket DPR

Laporan wartawan Persda Network Ade Mayasanto

JAKARTA, SABTU - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar tak gentar dengan golnya hak angket dalam Sidang Paripurna DPR RI. Dengan mimik serius, Kalla justru mengajak semua pihak membuka lembaran permasalahan energi di Tanah Air dengan penggunaan hak angket DPR RI.

"Kalau soal hak angket bagi kita, bagi Golkar itu adalah masalah yang kita bawa ke sisi positif. Segala sesuatu yang dirasa akan diperbaiki, mari kita perbaiki bersama-sama kalau itu masalahnya bagaimana meningkatkan produksi, kebijakan cost recovery atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri karena itu penting," kata Jusuf Kalla usai memimpin Rapat Harian Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (28/6).

Tak kalah garang, Kalla dengan santai menyatakan, kebijakan kenaikan harga BBM senilai 28,7 persen seiring lonjakan harga minyak mentah dunia merupakan kebijakan yang didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam UU. "Kalau menyangkut kenaikan harga, pandangan kita sudah jelas karena itu sangat sesuai dengan UU. Jadi tidak ada masalah yang sebenarnya menjadi bahan perdebatan yang panjang," ungkapnya.

Meski demikian, Kalla memberikan penghormatan atas keputusan akhir Sidang Paripurna DPR RI yang menggolkan hak angket dewan atas kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM ini. "Soal perbaikan kebijakan, atau mempertanyakan itu hak dewan. Dan Golkar saya minta membahas itu untuk masa depan bangsa," tandasnya.

Ketidakgentaran Kalla atas lahirnya hak angket DPR RI ternyata berbeda di mata punggawa Partai Golkar di parlemen. Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso  yang ditemui dalam kesempatan yang sama, justru ketar-ketir dengan hak angket tersebut. "Hak angket merupakan hak pamungkas yang dimiliki dewan, yang jika ada naluri kenakalan bisa dipolitisir, dan bisa menyodok ke sana kemari seperti layaknya bola liar," ungkapnya.

Lebih lanjut Priyo menegaskan, hak angket yang lahir dalam Sidang Paripurna DPR RI semestinya digunakan untuk menguak takbir politik energi secara keseluruhan yang selama ini menjadi pertanyaan besar anggota dewan. "Dalam pandangan Partai Golkar tidak fair kalau ini ditujukan ke arah pemakzulan presiden. Apalagi kami juga dalam posisi belum menyetujui kemungkinan alasan-alasan dewan memanggil presiden dan wakil presiden," jelasnya.

Untuk tidak mengarah pada pemakzulan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan tersebut, Priyo mengemukakan, Partai Golongan Karya akan mengirim duta-duta terbaik yang duduk dalam Pansus DPR hak angket atas kebijakan kenaikan harga BBM. "Kami akan mengirim orang terbaik di pansus. Tapi kita sendiri tidak tahu sejauh mana situasi kebatinan nanti," sergahnya seraya mendorong agar hak angket ini mempunyai batas waktu. "Partai Golkar berharap ada timing limit agar sebelum Pilpres, hak angket ini sudah tutup," tukasnya.