Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemindahan Muchdi Tinggal Tunggu Perintah

Kompas.com - 21/06/2008, 13:45 WIB

JAKARTA, SABTU - Kepastian pemindahan Mayjen (purn) Muchdi Purwopranjono, tersangka baru kasus pembunuhan berencana terhadap mantan aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir mulai menemui titik terang.

Tiga kuasa hukum Muchdi yang tergabung dalam Tim Pengacara Muchdi (TPM) masing-masing M Luthfie Hakim, Muhammad Ali, dan Akhmad Khalid, mengatakan kemungkinan besar pemindahan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut ke Rutan Brimob di Kelapa Dua, Jawa Barat, akan dilakukan hari ini, Sabtu (21/6).

"Kemungkinan besar hari ini. Kita masih koordinasi," ujar Muhammad Ali, salah satu kuasa hukum Muchdi kepada wartawan di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (21/6). Ia mengatakan hal tersebut di sela-sela kunjungan dan pendampingan para kuasa hukum Muchdi Pr terhadap klien mereka. Muhammad Ali mengatakan kondisi Muchdi baik dan sedang makan siang, sambil ngobrol santai dengan para kuasa hukumnya.

"Pak Muchdi lagi makan siang, ngobrol-ngobrol sama yang lain," jelasnya. Ia mengatakan koordinasi antara kuasa hukum dengan aparat kepolisian masih terus berlangsung untuk memastikan kepindahan Muchdi. Sebelum kembali masuk ke Gedung Bareskrim Mabes Polri untuk menemui Muchdi, Muhammad Ali sempat mengatakan bahwa kepastian pemindahan Muchdi Pr masih menunggu perintah dari Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Bear (Kombes) Bambang Hendarso Danuri. "Kita masih tunggu perintah dari Bareskrim. Kabareskrim," ujarnya.

Hingga pukul 12.50 WIB, masih belum terlihat tanda-tanda adanya pemindahan Muchdi Pr dari Mabes Polri. Suasana di depan Gedung Bareskrim Mabes Polri tidak banyak berubah. Puluhan reporter masih setia menunggu penerangan. Beberapa jam lalu, puluhan sanak keluarga para tahanan di Mabes Polri terlihat mendatangi Gedung Bareskrim Mabes Polri guna menjenguk kerabat dan rekan mereka yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Rutan Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com