Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum relawan Prabowo Mania dan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, menilai, dukungan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres 2024) bukan bentuk pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan.

Menurutnya, PDI-P kekanak-kanakan jika menuding Jokowi berkhianat hanya karena mendukung Prabowo dan putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, pada pilpres kemarin.

“Akan menjadi partai yang seakan-akan kerdil karena beda pilihan, kemudian itu dianggap sebuah pengkhianatan. Ini tidak baik,” kata Noel, demikian sapaan akrab Immanuel, dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/4/2024).

Noel mengatakan, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa PDI-P merupakan partai yang melahirkannya. Disebutkan pula bahwa Megawati merupakan sosok orang tua ideologi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagai partai besar, lanjut Noel, PDI-P mestinya mengawal gagasan-gagasan dan cita-cita yang lebih besar.

“Kalau terus bangsa ini menjalankan politik kebencian, dendam, dan sebagainya, akhirnya bangsa ini tidak pernah menemukan yang namanya kedewasaan dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Noel meyakini, dukungan Jokowi terhadap Prabowo pada Pilpres 2024 ada kaitannya dengan perjanjian Batu Tulis antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo pada Pilpres 2009 silam.

Oleh karena Megawati tak memenuhi perjanjian tersebut lantaran tidak mendukung pencapresan Prabowo pada Pilpres 2014, Jokowi berupaya membayar “utang” itu.

“Ada yang namanya perjanjian Batu Tulis yang isinya, salah satu poinnya, PDI-P akan mengusung Pak Prabowo (sebagai calon presiden), ternyata dalam prosesnya tidak,” kata Noel.

“Saya yakin sekali apa yang dilakukan Pak Jokowi cuma ingin membayar utang itu. ‘Kalau Bu Mega tidak mampu membayarnya, biar saya yang membayarnya’,” lanjutnya.

Noel melanjutkan, Presiden sedianya berusaha memutus mata rantai kebencian dan dendam masa lalu karena tidak dipenuhinya perjanjian Batu Tulis.

“Seandainya ada diksi pengkhianatan dan sebagainya, saya rasa enggak ada yang dikhianati,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDI-P. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

“Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia (Gibran) ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Adapun kerenggangan hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDI-P ditengarai bermula dari perbedaan sikap pada Pilpres 2024.

Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jokowi pun diyakini mendukung putra sulung dan Menteri Pertahanan kabinetnya itu.

Sementara, PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres Pilpres 2024. Kendati begitu, pasangan ini kalah dari Prabowo-Gibran.