Salin Artikel

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Chico Hakim menjawab peluang rekonsiliasi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ini disampaikan Chico merespons kabar rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo dan Jokowi yang berembus baru-baru ini.

Menurut Chico, Megawati dan Prabowo memiliki hubungan baik. Tidak ada persoalan pribadi antara kedua elite politik.

“Kalau kita bicara hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo sampai hari ini memang tidak ada dan tidak pernah ada masalah-masalah pribadi dan masalah-masalah yang mendasar yaitu hubungan mereka,” kata Chico dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (18/4/2024).

Kendati kerap berbeda jalan dan bersaing dalam kontestasi pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres), kata Chico, PDI-P selalu menghargai dan menghormati Partai Gerindra.

Oleh karenanya, Chico menyebut, peluang pertemuan Megawati dengan Prabowo terbuka lebar.

“Bilamana ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu tidak akan menjadi suatu hal yang mengejutkan, karena itu tadi dengan alasan-alasan memang hubungan pribadi yang baik dan sudah cukup lama dan juga hubungan antarkepercayaan yang jelas,” ujarnya.

Namun, tidak demikian dengan Jokowi. Chico mengatakan, jajaran kader PDI-P belum bisa menerima perlakuan Jokowi dan keluarga terhadap negara belakangan ini.

Itulah mengapa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto melempar sinyal penolakan terhadap wacana pertemuan Jokowi dengan Megawati.

“Memang ada suasana kebatinan yang umum di kalangan kader dengan simpatisan, di kalangan pemilih kami, sampai hari ini masih belum bisa menerima apa yang dilakukan di beberapa bulan terakhir oleh Pak Jokowi maupun keluarganya terkait dengan bangsa dan negara ini,” katanya.

Dalam gugatan itu, PDI-P mendalilkan adanya dugaan pelanggaran pemilu, yang antara lain meliputi nepotisme, abused of power atau penyalahgunaan kekuasaan, politisasi bantuan sosial (bansos), hingga pengerahan aparat.

Menurut Chico, berbagai dugaan pelanggaran ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa.

“Ini bukan suatu hal yang sifatnya egosistik atau egois atau hanya memikirkan terjadi pengkhianatan dari kader-kader PDI-P terhadap PDI-P, tetapi juga kami melihat ini pengkhianatan terhadap cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Kendati demikian, Chico menyebut, Hasto tidak pernah menyatakan pelarangan wacana pertemuan Jokowi dengan Megawati. Hanya saja, menurutnya, sampai saat ini belum ada upaya komunikasi dari pihak yang ingin bertemu dengan Mega.

“Tetapi hari ini tentunya itu menjadi sikap dan saya rasa apa yang disampaikan Mas Hasto beberapa hari terakhir itu mencerminkan apa yang menjadi sikap kami,” tandasnya.

Sebelumnya, Hasto menyampaikan bahwa Jokowi tak bisa langsung menemui Megawati meskipun hingga kini tercatat sebagai kader PDI-P. Jokowi, kata Hasto, harus bertemu dengan anak ranting partai banteng moncong putih itu sebelum menemui Megawati.

"Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, hanya anak ranting justru mengatakan 'Sebentar dulu, biar bertemu dengan anak ranting dulu," kata Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Menurut Hasto, usulan dari anak ranting itu masuk akal karena merekalah yang menjadi benteng dari Megawati di PDI-P.

Adapun hubungan Megawati dengan Jokowi renggang usai putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping capres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, pada pemilu kali ini, PDI-P mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/19/10114291/megawati-lebih-pilih-rekonsiliasi-dengan-jokowi-atau-prabowo-ini-kata-pdi-p

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke