Salin Artikel

Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai pendukung pasangan pemenang Pemilu 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ramai-ramai merespons Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan siap bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

Pada Pilpres 2024, PPP merupakan partai yang berseberangan dengan Prabowo, di mana partai berlambang Ka'bah itu mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Mardiono menyebut pihaknya siap bergabung demi pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depannya.

Bahkan, Mardiono menjadi satu-satunya lawan politik Prabowo yang hadir dalam acara halal bihalal Partai Golkar pada Senin (15/4/2024) lalu, di mana acara itu dihadiri oleh sejumlah petinggi partai koalisi Prabowo.

"Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya," ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4/2024) malam.

Mardiono juga mengungkit-ungkit Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbentuk jauh sebelum kontestasi Pemilu 2024 dimulai.

Perlu diketahui, KIB saat itu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP. Hanya saja, KIB pecah karena Golkar-PAN mendukung Prabowo, sementara PPP mengusung Ganjar.

Maka dari itu, Mardiono menegaskan komunikasi PPP dengan PAN dan Golkar selaku pendukung Prabowo sebenarnya tidak pernah terputus.

Lantas, bagaimana partai-partai di Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo-Gibran merespons sikap PPP yang mau bergabung usai kalah di Pilpres 2024 ini?

Gerindra: Mudah-mudahan PPP gabung

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani hanya merespons singkat mengenai sinyal PPP yang siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Mudah-mudahan (PPP gabung kubu Prabowo-Gibran)," ujar Muzani di kantor DPP Golkar, Senin (15/4/2024) malam.

Muzani menjelaskan, terkait kehadiran Mardiono di halal bihalal Golkar, acara tersebut memang menjadi ajang silaturahmi dalam memperkuat tali persaudaraan.

Dia menyebut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga mengungkit bahwa PPP pernah terikat dengan mereka melalui KIB.

Menurutnya, upaya untuk mempersatukan kekuatan bangsa dibutuhkan lantaran dunia sedang tidak baik-baik saja.

"Ini halal bihalal dan pemilu sudah selesai. Dan kedua kita sudah menghadapi sebuah kenyataan bahwa dunia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena itu saya kira upaya untuk terus mempersatukan kekuatan bangsa di antara para tokoh politik, elite, dan tokoh-tokoh harus kita lakukan," jelasnya.

Golkar sebut koalisi harus berdiskusi dulu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran pasti akan membicarakan terlebih dahulu terkait PPP yang siap bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

"Ya tentu masih ada pembicaraan," ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (16/4/2024) malam.

Airlangga menjelaskan, kehadiran Mardiono dalam halal bihalal Golkar pada Senin (15/4/2024) kemarin merupakan bagian dari proses.

Dia menegaskan pihaknya terbuka terhadap semua pihak untuk bersilaturahmi.

"Ya tentunya kan Pak Mardiono bagian dari proses di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Partai Golkar, dan dalam pertemuan kemarin kan silaturahmi. Silaturahmi yang terbuka," imbuhnya.

Demokrat serahkan ke Prabowo

Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, keputusan apakah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa bergabung ke pemerintahan selanjutnya atau tidak tergantung Prabowo Subianto.

"Keputusan apakah terbuka atau tertutup gabungnya PPP sangat bergantung kepada Pak Prabowo," ujar Herman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Herman menyampaikan, bagi Demokrat, semakin besar koalisi, semakin kuat sebuah pemerintahan ke depannya.

Terkait jatah menteri yang semakin terbagi-bagi jika ada anggota baru yang bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran, Herman meyakini Prabowo pasti tahu formula yang tepat.

"Pak Prabowo pasti memiliki formula yang tepat untuk menentukan jumlah menteri partai-partai pendukung," imbuhnya.

PAN beri syarat

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Ketua Fraksi DPR PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus mengakui kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terlebih dahulu jika ingin bergabung ke pemerintahan ke depannya.

Saleh menyebut bahwa pihak-pihak yang ingin bergabung dengan Prabowo-Gibran sebenarnya banyak.

Hanya saja, pengakuan kemenangan pasangan calon (paslon) nomot urut 2 tetap dibutuhkan.

Saleh mengatakan, akan sangat etis jika partai-partai pendukung yang selama ini sudah berjuang untuk Prabowo-Gibran diajak bicara terkait partai lain yang mau bergabung.

"PPP sebaiknya jangan hanya bicara mau bergabung saja. Tetapi, secara deklaratif sebaiknya sudah mengucapkan selamat. Mengakui kemenangan pasangan 02. Kalau mau gabung, tentu harus ada pengakuan seperti itu," ujar Saleh saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

"Yang berwacana mau bergabung itu banyak. Itu bagus saja. Tetapi, pengakuan juga penting. Paling tidak untuk menjaga kohesivitas dan keteduhan di tengah masyarakat," katanya lagi.

Saleh mengatakan, PPP memang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sebelum pemilihan umum (Pemilu) 2024 dimulai. KIB diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP.

Tetapi, KIB pecah lantaran Golkar-PAN mendukung Prabowo-Gibran. Sedangkan PPP mengusung Ganjar-Mahfud.

Menurut Saleh, jika pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang menang, maka PPP bisa saja tidak mengungkit-ungkit KIB.

"Walau dulu ada di KIB, faktanya kan PPP mendukung 03. Kalau 03 menang, mungkin KIB tidak disebut lagi, hehe. Tetapi, itu kan cara masuk kembali. Ya silakan saja," ujar Saleh.

Meski demikian, Saleh menyebut bahwa PAN sangat senang jika ada rekonsiliasi pasca-pemilu.

Dia mengatakan, semua kekuatan politik diharapkan dapat bersatu kembali, yang artinya semua partai sudah memberikan jalan bagi penetapan pemenang Pemilu 2024.

"Kalau mau gabung, ya silakan. Sangat bagus. Yang penting jangan bikin syarat-syarat yang rumit. Semua harus dipercayakan kepada Prabowo-Gibran," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/17/08083211/ragam-respons-partai-pendukung-prabowo-soal-ppp-yang-siap-gabung-beri-syarat

Terkini Lainnya

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke