Salin Artikel

PDI-P Isyaratkan Kekuatan Politik Penyeimbang usai Putusan MK soal Sengketa Pilpres Diketok

Kendati demikian, ada satu hal yang harus tetap dihargai dalam tahapan Pilpres 2024, yaitu sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun tahapan sengketa PHPU di MK tinggal menunggu pembacaan kesimpulan pada 16 April, dan pembacaan putusan oleh MK pada 22 April mendatang.

"Dan kami rasa bahwa kemudian pilpres sudah selesai dalam konteks kompetisi, maka hari ini kami menghargai apa yang berlangsung di PHPU Mahkamah Konstitusi," kata Seno dalam wawancara bersama Kompas TV, dikutip pada Jumat (12/4/2024) dari YouTube Kompas TV.

Seno lantas mengungkapkan bahwa sikap PDI-P terhadap pemerintah ke depan, akan terbaca pasca putusan MK dibacakan.

Sikap yang ia maksud adalah mengenai apakah PDI-P akan berada di dalam atau luar pemerintah, jika nantinya MK memutuskan pemenang Pilpres tetaplah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Bukan berarti juga setelah Mahkamah Konstitusi selesai, lalu harus bermuara pada kesepakatan politik yang berarti tidak ada kekuatan politik yang menjadi penyeimbang check and balance di luar pemerintahan," ungkap dia.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga membeberkan prinsip Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang tidak pernah berubah terkait Konstitusi.

Prinsip itu, jelas Seno, sudah dituangkan melalui tulisan Megawati yang dimuat di Harian Kompas berjudul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi".

Dalam tulisan itu, menurut Seno, tertuang pokok-pokok pikiran Megawati tentang MK. Melalui tulisan tersebut, Megawati juga mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae.

"Itu banyak sekali poin-poin kritik yang selama ini Ibu dianggap sosok yang diam, tapi kemudian munculah akhirnya tulisan itu yang akhirnya mengonfirmasi bahwa memang publik bisa melihat bahwa ada catatan kritis yang kita sampaikan dalam demokrasi kemarin dan itu senapas dengan apa yang diperjuangkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Maka dalam kritik kita terhadap apa yang terjadi pada pilpres kemarin itu tidak berubah," tutur Seno.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/12/10185121/pdi-p-isyaratkan-kekuatan-politik-penyeimbang-usai-putusan-mk-soal-sengketa

Terkini Lainnya

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke