Salin Artikel

Menpan-RB Anas Dukung Jatim Jadi "Role Model" Keterpaduan Layanan Digital

KOMPAS.com - Transformasi layanan digital serta penerapan prinsip reformasi birokrasi (RB) menjadi salah satu hal yang krusial untuk memastikan layanan publik berjalan efektif dan berdampak.

Untuk itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung pemerintah daerah (pemda) di wilayah Jawa Timur (Jatim) dapat menjadi percontohan keterpaduan layanan digital di lingkungan pemda.

Hal ini disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024).

“Kita sangat berharap Jawa Timur bisa jadi pionir, bisa menjadi role model dari proses yang sekarang," kata Menpan-RB Anas dalam siaran persnya.

Menteri Anas mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) diberi mandat Presiden (Jokowi) untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan supaya reformasi birokrasi menjadi lincah. 

Terkait digitalisasi, Anas menyampaikan bahwa digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis.

Ia berharap, untuk kedepannya, seluruh aplikasi bisa diinteroperabilitaskan sehingga tidak boleh satu inovasi satu aplikasi.

Anas menegaskan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada kementerian ataupun lembaga serta kabupaten atau kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.

“Saya lihat di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya sedang bertahap dari 200 aplikasi tinggal satu portal, Single Sign On (SSO)-nya nanti tinggal masuk sehingga rakyat tidak sulit,” jelasnya.

Untuk mendorong RB yang berdampak, Anas menekankan bahwa diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome, yakni besaran kinerja nyata yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan. Hal ini agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Lebih lanjut, Anas mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi menjadi daerah sangat maju pada masa yang akan datang. 

Hal itu karena Jawa Timur memiliki potensi di berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, energi terbarukan, pariwisata, industri, maupun kehutanan.

“Potensi Jawa Timur ini cukup beragam, dan menurut kami banyak hal yang sangat strategis tumbuh sehingga nasional akan sangat terbantu,” ujar Anas.

Pada kesempatan itu, Menteri Anas juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang terus memonitor kabupaten atau kota. Ini dilakukan agar hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) hingga Musrenbang Provinsi punya skala prioritas untuk bisa dieksekusi.

Anas juga memaparkan beberapa isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Jatim. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih terdapat 11 kabupaten atau kota di wilayah Jatim atau sekitar 29 yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Harapan kami kalau bisa dituntaskan supaya menjadi salah satu provinsi yang tuntas dan bisa masuk ke next level, yaitu ke MPP Digital. Sekarang sudah ada pilot project di Kabupaten atau Kota Jawa Timur,” ucap Anas.

Seluruh instansi pemerintah di Provinsi Jatim telah terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).

Dari sistem itu, Anas menyebut, sudah ada 10.099 laporan masuk. Pemerintah Kota Malang menjadi instansi penerima laporan terbanyak dengan persentase tindak lanjut 100 persen.

Sementara itu, untuk persentase tindak lanjut laporan se-Jatim, saat ini sudah mencapai 97 persen secara keseluruhan.

Ia mengatakan, penerapan bertahap digitalisasi layanan publik pada layanan dasar perlu dilakukan melalui MPP Digital.

“Sebanyak 35 kabupaten atau kota telah melaporkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan 4 kabupaten atau kota belum menyampaikan laporan SKM tahun 2023,” ucap Anas.

Untuk Indeks Pelayanan Publik, Anas menyebut, Provinsi Jatim mendapat nilai rata-rata 3,95 atau naik 6 persen dari sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan terkait Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.

Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi di kawasan timur Indonesia, kata dia, memiliki Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan ini melayani 21 rute dan 39 rute tol laut sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.

“(Sebanyak) 21 tol laut ada melalui Surabaya dan kami juga punya lapangan terbang terbanyak. Terdapat tujuh lapangan terbang dan tiga diantaranya internasional," papar Adhy.

"Selain itu, ada berbagai infrastruktur yang membuat Jawa Timur dengan posisi sekarang yang mencapai 30,5 persen industri manufaktur,” ujar Adhy.

Hadir pula dalam Musrenbang tersebut Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Bobby Soemiarsono.

Ia mengharapkan Murenbang ini dapat menjadi sarana untuk saling melakukan koreksi, klarifikasi, dan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan.

“Saya harap bisa mendapatkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan implementatif bagi provinsi dan kabupaten atau kota,” ucap Bobby.

Untuk diketahui, dalam Musrenbang tersebut, turut dilakukan pula penyerahan Penghargaan Perencanaan Kabupaten atau Kota Terbaik Tahun 2024 oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kepada kabupaten dan kota terbaik.

Kabupaten dan kota terbaik di Jawa Timur, yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/19495511/menpan-rb-anas-dukung-jatim-jadi-role-model-keterpaduan-layanan-digital

Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke