Wapres Sebut Kasus TPPO Bermodus Magang Memalukan dan Coreng Nama Baik Indonesia

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku prihatin dengan adanya kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus magang ke Jerman yang jumlahnya korbannya mencapai 1.047 orang mahasiswa.

Ma'ruf pun berpandangan, kasus tersebut memalukan dan mencoreng nama baik Indonesia.

"Saya kira ini sesuatu yang menjadi keprihatinan kita itu. Itu juga mencoreng nama baik kita bangsa Indonesia, dan lagi ini saya kira sesuatu yang memalukan itu," kata Ma'ruf di Menara Syariah, Tangerang, Selasa (2/4/2024).

Menurut Ma'ruf, kasus dugaan TPPO ini memalukan karena mahasiswa yang menjadi korban disebut bakal magang di Jerman, tetapi pekerjaan yang dilakoni tidak sesuai dengan latar belakang studi mereka.

Oleh sebab itu, ia menilai, praktik tersebut mesti diawasi dan pelakunya ditindak supaya tidak ada lagi kasus serupa di masa depan.

Ma'ruf pun setuju agar ada satuan tugas yang dibentuk guna menyelidiki kasus dugaan TPPO ini hingga tutnas.

"Saya setuju supaya dituntaskan dan supaya perguruan-perguruan tinggi ini tidak memanfaatkan peluang yang bisa kemudian merugikan mahasiswa, ini harus dicegah," ujar Ma'ruf.

Dalam kasus ini, Polri sudah menetapkan lima tersangka. Dua di antaranya berada di Jerman, sedangkan tiga tersangka lain ada di Indonesia dan sudah dikenakan wajib lapor.

Setidaknya ada sekitar 1.047 mahasiswa menjadi korban dan 33 kampus terlibat. Kampus-kampus itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan yakni PT SHB untuk mengirim mahasiswa mereka ke Jerman lewat modus program magang Kampus Merdeka.

PT SHB selaku perekrut menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang menyebut program mereka bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

"Dalam MoU tersebut terdapat pernyataan yang menyampaikan bahwa ferien job (kerja kasar di Jerman) masuk ke dalam program MBKM serta menjanjikan program magang tersebut dapat dikonversikan ke 20 SKS" kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, Rabu (20/3/2024).

Namun, ketika diberangkatkan ke negara tujuan, mahasiswa tersebut tidak mendapatkan pekerjaan magang yang sesuai dengan jurusan kuliah mereka.

"Mereka itu adalah mahasiswa elektro tapi di sana dipekerjakan sebagai tukang angkat, tukang panggul gitu," ucap dia.

Selain itu, Djuhandhani mengatakan para mahasiswa diiming-imingi akan mendapat nilai akademis dan materil berupa 22 sistem kredit semester (SKS) hingga gaji sekitar Rp 30 juta.

Akan tetapi, para mahasiswa justru dibebani beragam biaya, termasuk untuk tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari yang membuat mereka harus berhutang untuk menalangi biaya tersebut.

"Sehingga rata-rata mahasiswa malah rugi membayar talangan malah sampai saat ini banyak yang masih bayar talangan yang oleh universitas tawarkan mereka ke Jerman, tidak mendapat untung tapi malah nyiapkan utang di Indonesia," kata Djuhandani.