Dewan Pers Kecam Kekerasan Terhadap Jurnalis oleh Prajurit TNI AL di Halmahera Selatan

"Peristiwa tanggal 28 Maret yang kemudian sampai kepada dewan pers dua hari yang lalu, terkait dengan kekerasan yang dialami jurnalis dalam menjalankan tugasnya di Halmahera Selatan, tentu ini adalah peristiwa yang patut kita kecam bersama," ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (1/4/2024).

"Karena, pada hakekatnya para jurnalis yang menjalankan tugasnya adalah satu aktivitas yang baik dalam rangka mencari, mengolah, sampai mendistribusikan berita itu adalah kerja pers yang harus dilindungi," lanjutnya.

Dalam rangka penyelesaian masalah ini, Dewan Pers sudah melakukan beberapa upaya, di antaranya adalah komunikasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali untuk memastikan adanya perlindungan terhadap korban.

"Jangan sampai setelah ada peristiwa ini, kemudian ada bentuk-bentuk intimidasi dan kekerasan lanjutan kepada wartawan maupun keluarganya," ucap Ninik.

Dewan pers juga meminta kepada KSAL untuk memastikan korban mendapat jaminan kesehatan dalam hal pemulihan, dan memastikan proses hukum pelaku berjalan sebaik-baiknya.

Dewan pers menegaskan untuk segala bentuk keberatan terhadap pemberitaan diharapkan dapat diselesaikan secara etik. Karena, ada hak jawab yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang keberatan terhadap pemberitaan yang disampaikan.

Selain itu, jika ada indikasi-indikasi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wartawan, dapat diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku. Tidak dengan tindakan intimidasi atau kekerasan kepada wartawan atau keluarganya.

Sebelumnya, Dewan Pers melalui Satgas Kekerasan Wartawan menerima laporan terkait kasus penganiayaan satu wartawan oleh tiga anggota TNI AL Posal Panamboang.

Kejadian penganiayaan ini terjadi di dalam bangunan lantai dua Pos TNI AL Panamboang, Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan, Kamis (28/3/2024).

Penganiayaan ini dilakukan oleh prajurit yang tidak terima dengan berita yang ditulis oleh Sukandi terkait penangkapan kapal yang membawa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga milik oleh Polairud (Kepolisian Air dan Udara) oleh TNI AL.