Salin Artikel

Soal Rencana Megawati dan Prabowo Bertemu, Sekjen PDI-P: Prioritas Kami Lakukan Upaya Hukum

Partai berlambang banteng moncong putih ini belum memprioritaskan rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto.

Hal tersebut ia sampaikan dalam merespons calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka yang menyambut baik serta berharap pertemuan Megawati dan Prabowo jadi terlaksana.

"Skala prioritas saat ini bagi PDI Perjuangan adalah melakukan berbagai upaya-upaya hukum dan politik," kata Hasto ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa partainya tidak masalah jika Megawati dan Prabowo bertemu.

Apalagi, kata Hasto, Megawati tidak memiliki masalah pribadi dengan Prabowo.

"Tentang pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega, saya sudah berulang kali menyampaikan kepada pers bahwa tidak ada persoalan secara pribadi," ujar Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini.

Menurut dia, komunikasi PDI-P dengan pihak Prabowo pun terus dilakukan.

Hasto kemudian menjelaskan keseriusan partainya dalam perkara gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk sidang MK sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, bahkan kami kemarin mengadakan rapat secara khusus, hari Sabtu dan Minggu kita gunakan untuk mempersiapkan sidang di MK, termasuk para pakar," ucap Hasto.

Menurut dia, PDI-P memberikan apresiasi terhadap gagasan para guru besar yang mengajukan diri untuk menjadi sahabat pengadilan. 

Apresiasi yang sama juga ditujukan kepada para budayawan dan kelompok masyarakat yang mendukung agar MK mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Sebelumnya, dikutip dari Tribunnews.com, Gibran Rakabuming Raka menyambut gembira adanya kabar akan ada pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto.

“Bagus. Semoga para pimpinan bisa saling bertemu bersilaturahmi. Apalagi ini momen yang baik. Momen," kata Gibran saat ditemui di kantornya Senin.

Menurut dia, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati akan terealisasi setelah MK menyelesaikan sengketa Pemilu 2024.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/01/19531371/soal-rencana-megawati-dan-prabowo-bertemu-sekjen-pdi-p-prioritas-kami

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke