Faisal Basri: Nyata bahwa BLT El Nino Hanya untuk Meningkatkan Suara

Hal ini disampaikan Faisal Basri saat dihadirkan sebagai ahli oleh Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).

"Nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," kata Faisal dalam sidang MK, Senin.

Faisal mengaku heran karena pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut padahal dampak El Nino di Indonesia sudah mereda.

Dia juga menyinggung data jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem pada 2021 lebih parah dibandingkan tahun 2023, tetapi saat itu pemerintah tidak menggelontorkan bantuan seperti BLT El Nino.

"Kenapa sih minta diperpanjang, karena ingin diciptakan panggung-panggung baru. Enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih nih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," ujar Faisal Basri.

"Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin," katanya lagi.

Selain itu, Faisal juga mempertanyakan kebijakan pemerintah mengimpor tiga juta ton beras ketika penurunan produksi beras dalam negeri hanya di kisaran 600.000 ton.

Faisal menilai bahwa kebijakan itu tidak masuk akal karena harga beras tetap melonjak pada Februari 2024 lalu.

"Logikanya, kalau tiga juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari lalu. Jadi kita impor ini untuk apa, kalau tidak untuk stabilisasi pangan?" ujar dia.

Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa bukan tidak mungkin beras itu diimpor untuk kepentingan politik apabila Pilpres 2024 berjalan dua putaran.

"Apa yang ada di kepala mereka itu, 'oh siapa tahu nanti dua putaran masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran'. Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan, terlalu vulgar," kata Faisal Basri.

Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin memang mempersoalkan kebijakan bansos pemerintah menjelang Pilpres 2024.

Mereka menilai penggelontoran bansos ini merupakan bentuk kecurangan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.