Anies Klaim Didukung Penuh Parpol dalam Sengketa ke MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengeklaim bahwa permohonan sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) didukung penuh oleh partai-partai politik pengusungnya.

"Semua (parpol pengusung) memberikan dukungan dan semua ikut mengawal secara langsung," ujar Anies selepas sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di MK, Rabu (27/3/2024) pagi.

"Jadi tidak ada pertanyaan terkait proses di MK ini apakah didukung atau tidak, didukung sepenuhnya," tegas dia.

Ia menegaskan bahwa permohonan sengketa pilpres ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi terdapat hal-hal substantif yang tercederai sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pilpres 2024.

Anies berharap, melalui permohonannya ini, MK dapat mengembalikan konstitusi agar berjalan sesuai relnya.

Ia meyakini, 8 hakim konstitusi yang mengadili sengketa Pilpres 2024 berani mengambil keputusan yang adil melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas pemilu yang diamanatkan konstitusi.

"Kita berharap generasi masa depan akan menengok ke peristiwa ini dan mengatakan bersyukur alhamdulillah konstitusi kita terjaga," ucap eks Gubernur DKI Jakarta itu.

"Dengan cara apa? Dengan tak membiarkan pelanggaran tak diberi sanksi, tidak membiarkan penyimpangan tak diberi sanksi," tuturnya.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024, Anies-Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95 persen dari seluruh suara sah nasional.

Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo-Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58 persen dari seluruh suara sah nasional.

Sementara itu, Ganjar-Mahfud hanya sanggup mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47 persen dari seluruh suara sah nasional.

Terkait hasil Pilpres 2024, partai pertama yang mendeklarasikan dan mengusung Anies sebagai capres, Partai Nasdem, justru menggelar pertemuan dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, di markas mereka.

Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menyambut hangat Prabowo. Kedatangan Prabowo juga disambut pelukan dan karpet merah. Terkait pertemuan itu, elite partai juga menyebut bahwa "pilpres sudah selesai".

Dalam permohonannya ke MK, Anies-Muhaimin mendalilkan soal terlanggarnya asas-asas pemilu bebas, jujur, dan adil di dalam UUD 1945 akibat nepotisme Presiden Joko Widodo terhadap anaknya, Gibran Rakabuming Raka (36), melalui pengerahan sumber daya negara.

Terkait dalil ini, Anies-Muhaimin menyinggung sedikitnya 11 pelanggaran:

1. KPU RI secara tidak sah menerima pencalonan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan mengacu pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2024 yang belum direvisi sebagai dasar hukum penerimaan pencalonan. Dalam aturan itu, syarat usia minimal capres-cawapres masih 40 tahun.

2. Lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan

3. Nepotisme Prabowo-Gibran menggunakan lembaga kepresidenan

4. Pengangkatan 271 penjabat kepala daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan

5. Penjabat kepala daerah menggerakkan struktur di bawahnya

6. Keterlibatan aparat negara

7. Pengerahan kepala desa

8. Undangan presiden terhadap ketua umum partai politik koalisi pengusung di istana

9. Intervensi terhadap MK

10. Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dengan melanggar UU APBN serta dampaknya terhadap perolehan suara Prabowo-Gibran

11. Kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu pada momen kritis

Sidang sengketa Pilpres 2024 akan digelar MK selama 14 hari kerja atau hingga Senin (22/4/2024) oleh 8 hakim konstitusi, minus eks Ketua MK yang merupakan ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman.

Setiap pemohon hanya diperkenankan membawa 19 saksi dan ahli ke dalam ruang sidang.

Adapun para pengacara kubu Prabowo-Gibran telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa ini.