Tiba di MK, Ganjar-Mahfud Akan Sampaikan Pengantar di Sidang Sengketa Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com- Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, untuk mengikuti sidang perdana sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Rabu (27/3/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ganjar-Mahfud beserta tim hukumnya tiba di Gedung MK dengan menumpangi bus sewaan pada sekira pukul 11.46 WIB.

Menurut rencana, Ganjar dan Mahfud akan menyampaikan pidato pengantar dalam sidang yang akan dimulai pada pukul 13.00 WIB nanti.

"Iya, iya. Insya Allah saya dan Pak Mahfud harapannya bisa memberikan pengantar di depan," kata Ganjar saat baru tiba di Gedung MK, Rabu siang.

Ganjar menuturkan, dalam pidatonya nanti ia akan menyampaikan harapan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik dan semua pihak menaati konstitusi.

"Saya sampaikan lebih besar lagi harapan kepada proses demokrasi dan demokratisasi, dan bagaimana mimpi negara ini didirikan agar semua bisa taat konstitusi," ujar dia.

Setelah itu, Ganjar akan mempersilakan tim hukumnya untuk membeberkan pokok-pokok permohonan secara detail di hadapan sidang.

Pada pagi tadi, MK sudah lebih dulu menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dalam pengantarnya, Anies menyatakan bahwa Pilpres 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil.

Anies berpandangan, proses pemilu justru dicoreng oleh beragam penyimpangan yang terpampang nyata di hadapan publik.

"Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi," kata dia.

Dalam gugatannya ke MK, baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sama-sama meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam PKPU itu, syarat usia minimal masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.

Di samping itu, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud juga mendalilkan soal adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945.