Kubu Anies dan Ganjar Minta Prabowo-Gibran Didiskualifikasi, TKN: 96 Juta Orang Pilih 02, Enggak Dihargai?

Sebab, kubu Anies dan Ganjar menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Lalu, meminta pemilihan umum (pemilu) dilakukan ulang.

Muzani menuding bahwa pasangan calon (paslon) 01 dan 03 hanya mencari-cari alasan untuk menggugat hasil Pemilu 2024 ke MK.

"81 persen rakyat datang ke TPS. Anak muda, emak-emak dari segala penjuru datang. Ada yang kehujanan, ada yang kebanjiran, masa itu enggak dihargai? Dan mereka pilih 02 sampai jumlahnya 96 juta," ujar Muzani saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024).

"Harusnya mereka berpikir kenapa ini terjadi. Kenapa kemudian pasangan mereka mendapatkan suara yang dianggap kurang signifikan. Harusnya itu," katanya lagi.

Muzani mempertanyakan kenapa kubu Anies dan Ganjar tidak menganggap partisipasi rakyat yang memilih pasangan 02.

Dia mengatakan, cara pandang Ganjar yang mengajukan gugatan ke MK agar suara Prabowo-Gibran di seluruh daerah jadi nol sebagai pandangan yang aneh.

"Sesuatu yang cara pandangnya aneh. Sesuatu yang cara pandangnya sangat mustahil. Sehingga saya terus terang tidak bisa berpikir bagaimana pandangan politik bisa seperti itu, pandangan hukum juga bisa seperti itu," kata Muzani.

"Jadi, mungkin ini adalah bentuk dari upaya untuk mencari alasan untuk mereka gugat di MK. Karena kalau gugat suara itu sesuatu yang tidak mungkin, selisihnya luar biasa. 96 juta. Sementara keduanya pun digabung enggak bisa separo-separonya," ujarnya lagi.

Menurut Muzani, seharusnya yang dipersengketakan oleh kubu Anies dan Ganjar adalah soal kecurangan Pemilu 2024.

Meski begitu, Muzani menegaskan bahwa tim hukum Prabowo-Gibran siap dengan semua dalil yang akan dikeluarkan kubu 01 dan 03.

"Alasan gugatan mereka baik 01 ataupun 03 adalah alasan mengada-ada, alasan yang dibuat-buat, tidak berdasar, tidak berfakta. Dan sesuatu yang kesannya dicari-cari dan itu sebenarnya melawan rakyat terhadap pilihan rakyat 14 Februari," katanya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan Prabowo-Gibran mendapatkan 96.214.691 suara dalam Pilpres 2024 atau 58,58 persen dari total suara sah nasional.

Hal itu termuat dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal PHPU 2024.

"Pemeriksaan pendahuluan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon," bunyi beleid yang diteken Ketua MK Suhartoyo tersebut.

Sebagai informasi, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, MK mempunyai waktu maksimum 14 hari kerja untuk memeriksa sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sebelum membacakan putusan.

Meskipun sidang perdana digelar pada 27 Maret 2024, tetapi waktu 14 hari kerja itu sudah mulai berjalan per 25 Maret 2024 yang ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara.