Salin Artikel

Jokowi Resmikan Pusat Medis RSUD Anutapura dan Kampus UIN Datokarama di Palu

Gedung tersebut adalah gedung Anutapura medical center RSUD Anutapura Palu, gedung kampus UIN Datokarama Palu, serta hunian tetap dan infrastruktur permukiman pasca-bencana di Sulawesi Tengah.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim gedung Anutapura medical center RSUD Anutapura Palu, rekonstruksi gedung kampus UIN Datokarama Palu, serta hunian tetap dan infrastruktur permukiman pasca bencana di Sulawesi tengah sore hari ini saya resmikan," kata Jokowi seperti ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Kepala Negara mengatakan, rekonstruksi gedung Anutapura medical center dilaksanakan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Gedung tersebut memiliki luas 19.000 meter persegi dengan anggaran Rp 244 miliar.

Dia menyampaikan, gedung pusat kesehatan itu dilengkapi dengan IGD, kebidanan, poliklinik, lab radiologi, ruang rawat inap, dan instalasi bedah sentral.

"Gedung ini menjadi gedung yang pertama di Indonesia yang menerapkan teknologi based isolation system," ujar Jokowi.

"Untuk menahan daya seismik akibat gempa. Tadi saya sudah diberikan gambarnya di bawah gedung ini ada kayak shock breaker. Jadi bisa lentur kalau terjadi gempa, tapi kita tidak mengharapkan adanya gempa," katanya lagi.

Sementara itu, rekontruksi UIN Datokarama di Palu dibangun sejak tahun 2020 dengan biaya Rp 139 miliar di atas lahan 34.000 meter persegi.

Rekonstruksi ini meliputi pembangunan di berbagai sarana belajar, gedung perkuliahan, student center, auditorium, fasilitas olahraga, serta fasilitas pendukung lainnya.

Adapun hunian tetap dan infrastruktur permukiman pasca-bencana dibangun sejak 2019 sampai 2024 dengan total biaya Rp 1,5 triliun.

"Yang meliputi pembangunan hunian tetap sebanyak 3.724 unit senilai Rp 483 miliar, serta infrastruktur permukiman senilai Rp 571 miliar," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/16302791/jokowi-resmikan-pusat-medis-rsud-anutapura-dan-kampus-uin-datokarama-di-palu

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke