33 Kampus Kirim Mahasiswa Magang ke Jerman Tak Izin dengan Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, 33 universitas yang mengirim mahasiswanya ke Jerman buat magang berkedok program Magang Merdeka ternyata tidak berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Menurut Muhadjir, pihak atau lembaga pengirim maupun pengarah tenaga kerja harus melapor terlebih dahulu kepada pemerintah sebelum mengambil keputusan buat mengirim mahasiswa ke luar negeri dalam program magang.

Sebab jika pihak kampus melaporkan kegiatan itu, pemerintah mampu mendeteksi dan memberikan pelindungan selama warga negara Indonesia berada di luar negeri.

"Harus lapor dan perlu ditata. Kan menjadi kategori TPPO tadi itu, karena tidak melalui prosedur. Jadi ini perguruan-perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa itu tanpa berdasarkan laporan, tanpa seizin kementerian, dan itu melalui agen-agen dengan melibatkan beberapa dosen di perguruan tinggi itu sebagai penghubung," kata Muhadjir saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Pemerintah, kata Muhadjir, mendukung program magang ke luar negeri jika sistem perekrutan dan pemagangan dibenahi.

Sebab, kata Muhadjir, banyak manfaat yang didapatkan mahasiswa dari program magang ke luar negeri seperti pengadopsian etika kerja dan kedisiplinan, dan membentuk mental kerja.

Muhadjir menilai, kedisiplinan ini menjadi salah satu modal utama agar anak-anak muda di Indonesia lebih siap kerja.

"Kalau saya secara pribadi walaupun sebagai Menko PMK mendukung itu, kalau memang ada peluang program summer job (di luar negeri) asal itu tidak membebani mahasiswa. Syukur-syukur mahasiswa juga mendapatkan feedback finansial itu bagus," ucap Muhadjir.

"Asal ada pengawasannya juga di sana. Kan itu juga ada penanggungjawabnya, kan itu juga lembaga pengarah tenaga kerja," sambung Muhadjir.

"Makanya, itu yang nanti harus kita benahi, bagaimana supaya tidak terjadi unsur penipuan atau TPPO. Yang penting mereka tahu (apa yang dikerjakan)," ujar Muhadjir.

Sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia diduga menjadi korban eksploitasi kerja dengan modus magang di Jerman (ferienjob) pada Oktober sampai Desember 2023.

Pihak kepolisian kini tengah mendalami dan memeriksa sejumlah pihak terkait kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini.

"Polri akan meminta keterangan dan kami bekerja sama dengan semua pihak terkait termasuk Kemendikbud," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (22/3/2024).

Trunoyudo membeberkan, kasus TPPO berkedok program magang di Jerman ini terungkap setelah empat mahasiswa yang sedang mengikuti ferienjob (kerja paruh waktu untuk mahasiswa) mendatangi KBRI Jerman.

Setelah ditelusuri KBRI, program ini dijalankan sebanyak 33 universitas di Indonesia dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.047 mahasiswa.

"Namun, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mahasiswa tersebut tereksploitasi," kata Trunoyudo.

Awalnya, para mahasiswa mendapatkan sosialisasi dari PT CVGEN dan PT SHB terkait program magang di Jerman.

Saat mendaftar mahasiswa diminta membayar biaya sebesar Rp 150.000 ke rekening PT CVGEN, serta membayar sebesar 150 euro (sekitar Rp 2,5 juta) untuk pembuatan letter of acceptance (LOA) kepada PT SHB.

Setelah LOA terbit, korban harus membayar sebesar 200 euro (sekitar Rp 3,4 juta) lagi kepada PT SHB untuk pembuatan surat persetujuan otoritas Jerman atau working permit.

Mahasiswa juga dibebankan dana talangan sebesar Rp 30 juta-Rp 50 juta di mana pengembalian dana tersebut dengan cara pemotongan upah kerja tiap bulan.

Selain itu, setelah mahasiswa sampai di Jerman langsung disodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan working permit (izin kerja) untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman.

Mahasiswa yang menjadi korban melaksanakan ferienjob dalam kurun waktu selama tiga bulan dari Oktober hingga Desember 2023.